Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

  1. Home
  2. Berita
  3. Daftar Berita

Berita Terhangat

Apr 26
Baca Selengkapnya

Pemprov Papua Perkuat Kemandirian SDM Kesehatan Me ...
Apr 26
Baca Selengkapnya

Pemprov Papua Perkuat Kolaborasi dengan Gereja unt ...
Apr 26
Baca Selengkapnya

Pemprov Papua Tertibkan Pengelolaan Tenaga Cleanin ...
Apr 26
Baca Selengkapnya

Pemprov Papua Benahi Layanan RS, Dorong Sistem Ter ...

FSVA Bakal Jadi Instrumen Pengelolaan Krisis Pangan di Papua

Kategori Pembangunan Daerah
Pemerintah Provinsi Papua meyakini Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) di 22 Kabupaten se-Bumi Cenderawasih, bakal menjadi salah satu instrumen Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini dalam mengelola krisis pengan dan gizi di provinsi ini.

Pemda Biak Terima Hibah MDI/Videotron Dari Diskominfo Papua

Kategori Pembangunan Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua menghibahkan media luar ruang berbasis digital MDI/Videotron kepada Pemda Kabupaten Biak Numfor, guna melengkapi media komunikasi yang ada di kota karang tersebut.

FGD Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Digelar

Kategori Perikanan
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar Focus Group Discussion (FGD) masyarakat hukum adat dan konsultasi publik dokumen awal penataan ruang laut, Rabu (4/12/2019), di Jayapura.

Bupati Puncak Jaya Belum Respon Putusan MA

Kategori Hukum
Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda belum mau menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penonaktifan 125 kepala kampung, beberapa waktu lalu.

Pemprov Papua Terima Penganugerahan Badan Publik Menuju Informatif Tahun 2019 Dari KI Pusat

Kategori Uncategorized
Pemerintah Provinsi Papua mendapat Penganugerahan dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori Pemerintah Provinsi Papua sebagai Badan Publik Menuju Informatif dalam Implementasi Undang – Undang No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemprov Papua Identifikasi Sejumlah Kebocoran Terkait Potensi PAD

Kategori PAD
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bumi Cenderawasih banyak mengalami kebocoran, akibat potensi yang belum digali serta ilegal loging dan ilegal fishing.

Iringan Musik Qasidah Buka Pesparani I Papua

Kategori Keagamaan
Toleransi umat beragama yang begitu kental di Bumi Cenderawasih, terpampang pada pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Khatolik I Provinsi Papua, di Jayapura, Kamis (14/11/2019).

Sejumlah Pemda Disoroti KPK Karena Belum Bentuk ULP

Kategori Uncategorized
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Papua yang sampai saat ini belum membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ketiadaan lembaga itu dalam dalam satu pemerintahan di daerah, sangat berpotensi nepotisme dipastikan bakal terjadi.

Penertiban Aset, Tim Pemprov Papua Diapresiasi KPK

Kategori Aset Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi kerja keras dan upaya Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menertibkan aset di lingkungan pemerintahannya.

Pesparani Untuk Persatuan Seluruh Umat di Papua

Kategori Keagamaan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada 14 s/d 18 November 2019 mendatang, dipastikan menggelar Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katholik, untuk yang pertama kalinya di Bumi Cenderawasih.

Wagub : Bupati dan Walikota Pantau Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Kategori Aset Daerah
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau seluruh bupati dan walikota agar dapat memantau implementasi rencana aksi pencegahan korupsi di masing-masing wilayahnya melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Soroti Jutaan Penerima Bansos Pakai NIK Tak Valid di Papua

Kategori Sosial
Jutaan penerima bantuan sosial (bansos) di bumi cenderawasih, teridentifikasi memakai data Nomor Induk Kepegawaian (NIK) palsu saat mengajukan proposal kepada pemerintah daerah.

KATEGORI BERITA

ARSIP BERITA

WISATA DAERAH

instansi