Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan, di bulan Januari 2011 Kota Jayapura mengalami Inflasi sebesar 1,79 persen, dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK sebesar 125,00
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman penegak hukum, penyelenggara dan pengguna sistem elektronik mengenai materi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiE lektronik (ITE), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar Bimbingan Teknis
Tim Pengawasan Perfilman Daerah (Tiwasfida) pada tahun ini akan mulai memanggil para penjual VCD bajakan untuk mulai mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan penjualan VCD bajakan
Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua pada tahun 2011, bakal melakukan evaluasi terhadap seluruh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk di seluruh Bumi cenderawasih
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, pada tahun 2011 ini, terpilih menjadi penyelenggara validasi statisik perikanan Budaya Tingkat Nasional, yang rencanannya akan dilaksanakan pada bulan April mendatang di Jayapura
Kegiatan pembangunan shelter di salah satu puncak tertinggi di dunia, Puncak Cartenz, terkendala sarana angkutan udara Program yang
dilaksanakan sejak tahun 2009 lalu tersebut, berlarut-larut hingga 2011 ini karena pengangkutan shelter ke puncak belum dapat dilakukan secara maksimal
Dalam rangka transparansi program kerja sebagaimana amanat UU Keterbukaan Publik (KIP), Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua akan kembali menggelar dialog KIP bersama para kepala instansi
Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Jayapura, mengirimkan sebanyak empat truk sampah untuk diparkir di halaman Kantor Gubernur Papua
karena kesal aspirasi mereka tak diterima satupun pejabat Pemerintah Propinsi Papua
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua mulai memikirkan cara baru dalam meningkatkan hasil produksi perikanan masyarakat nelayan sekitar Danau Sentani Kabupaten Jayapura
Tahun 2011 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua akan mengelola dana sekitar Rp21 milyar yang bersumber dari APBN sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima bulan Desember 2010 lalu
Pemerintah Provinsi Papua melalui instansi terkait terus berupaya mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pelaksanaan pelatihan dan ketrampilan kerja kepada masyarakat