Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Berhubung dengan peringatan HUT RI yang jatuh pada hari Minggu dan bertepatan dengan Ibadah Umat Kristen, para Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diinstruksikan berkoordinasi dengan para tokoh agama untuk mengatur jadwal ibadah dimasing-masing gereja.
Kedua pejabat itu, yakni Drs. Yosua Awaitouw, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua serta Max M. Kambuaya sebagai Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP)
Pemerintah mengakui, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, ancaman terhadap Kedaulatan Bangsa Indonesia masih terus berlangsung
Hal tersebut sesuai tuntutan perkembangan situasi Pemerintah yang membutuhkan tenaga-tenaga berkemampuan serta berdedikasi tinggi, Sebab sejak reformasi, sumber daya aparatur terus didorong untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan tugas yang diemban, terutama bagi para Pejabat Eselon III dan IV
Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa melahirkan aparatur yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan penata usahaan keuangan daerah dan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
Tema peringatan Kemerdekaan RI tahun ini berbunyi, â€ÂDengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, kita lanjutkan Pembangunan ekonomi menuju peningkatan kesejahteraan rakyat serta kita perkuat Ketahanan Nasinal menghadapi tantangan global
Keresahan masyarakat di Papua terhadap SKB 5 Menteri tentang hari minggu dijadikan sebagai hari kerja, akhirnya memudar setelah sinyal pemberlakuannya, diketahui hanya untuk wilayah atau daerah yang padat industri