Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

instansi-instansi Pemerintah Provinsi Papua telah diinstruksikan untuk membuat program pembangunan dikampung-kampung
perempuan menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kebijakan-kebijakan pada program pembangunan serta upaya untuk tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
Dinas PU telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 400 milliar untuk pekerjaan prioritas selesai dalam waktu dekat.
“Jadi kita sama saja seperti mundur kalau mendisriminasi ODHA. Padahal saat ini kita sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan tolak diskriminasi teradap ODHA,”
“sudah ada Provinsi IJB, tetapi dibentuk lagi Provinsi Papua Barat Daya (PDB) berarti ada lagi Provinsi didalam provinsi,”
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2007 seluruhnya berjumlah Rp. 5.371.872.359.500.
Gubernur Suebu meminta semua aparat dijajarannya untuk tepat waktu, aktif dan lebih giat menjalankan tupoksinya.
“Agar Kapet berjalan dengan baik harus didukung dengan infrastuktur seperti pelabuhan konteiner, yang harus kita bangun untuk menumbuhkan perdagangan....
"...penyediaan air bersih melalui pembangunan jaringan air bersih, serta pembangunan jembatan guna mendukung akses transportasi diwilayah perkampungan,”
Semua pihak harus memprioritaskan langkah-langkah yang nyata untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, meningkatkan daya beli dan pendidikan, kesehatan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah
Hal ini sebagaimana ditegaskan Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer saat di tanya tentang perkembangan situasi di Puncak Jaya, tadi malam
Banyaknya PNS di Papua yang terlibat dan berkiblat menjadi anggota Partai Politik, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua, Karena hal itu telah dilarang dalam Aturan Kepegawaian

instansi