Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Usahawan Juga Harus Mengetahui Tentang Perlindungan Atas Harta Milik/Kekayaan, Utang/Pertanggung Jawaban, Kompensasi Untuk Karyawan, Kendaraan, Gangguan Usaha, Kesehatan, Dan Asuransi Jiwa
Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan Yang Telah Dicanangkan Sejak Tahun 2004, Untuk Tetap Dipakai Sebagai Landasan Dan Pedoman Dalam Melaksanakan Pembangunan Kehutanan
Dana Pihak Ketiga (DPK) Yang Disimpan Oleh Masyarakat Sampai Dengan Posisi Bulan Desember 2006 Adalah Sebesar Rp. 15,214 Trilyun Atau Naik 40,04 Persen