Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
“Jadi, saya ingin ada suatu rumusan yang menguntungkan masyarakat tapi tidak merugikan proses pembangunan. Dengan ini pencapaian masyarakat yang taat dan mengerti pada hukum bisa diwujudkan,â€Â
BPKP dalam hasil audit tahap kedua menemukan 10 penugasan kasus penyalahgunaan keuangan negara dengan nilai kerugian yang ditimbulkan kurang lebih Rp. 53,6 miliar.
â€ÂDinas Perikanan mengalokasikan 90 persen anggaran dari dana APBD ayang disetujui dewan sebesar Rp. 24 miliar untuk meningkatkan perekonomian rakyat dikampung-kampung.."
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Toto Purwanto mengatakan, sebanyak empat perusahaan di Papua sudah melakukan kontrak karya pelaksanaan eksplorasi tambang emas.
RAPBD Tahun 2007 telah dirancang dengan sangat sungguh-sungguh mengikuti sistem, mekanisme, dan prosedur yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006.
Kita sangat menaruh perhatian yang besar pada pengembangan rumput laut di Biak. Ini terbukti dengan alokasi penganggaran tahun ini dengan nilai yang cukup besar.
Ditahun 2007, selain melaksanakan Sensus Ekonomi dengan kegiatan yang masih berskala besar, BPS juga akan menyelenggarakan beberapa survey strategis seperti Survei BIaya Hidup atau SBH..