Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Adanya desakan dari pihak Pemerintah Kota Jayapura untuk segera menyerahkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi yang merupakan asset Pemerintah Provinsi Papua, telah mendapatkan sinyal tanggapan setuju dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharadja. Dirinya mendukung diserahkannya PPI tersebut untuk dikelola Pemerintah Kota Jayapura, apabila telah mendapat persetujuan dari pihak eksekutif maupun legislative (DPRP maupun Pemerintah Provinsi Papua).
Hal itu diak......
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Papua, Sabtu kemarin, telah mulai melakukan pendistribusian logistik Pilkada ke 20 kabupaten/kota se-Papua. Sesuai rencana pendistribusian dilakukan dengan menggunakan transportasi udara untuk 17 kabupaten dan jalan darat untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerrom.
Dari pantauan wartawan di KPUD Papua, logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk 17 kabupaten, diangkut dengan 5 truk polisi ke Bandara Sentani Jayapura. T......
Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si meminta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua untuk lebih akurat dan serius mengawasi penggunaan dana dalam bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat dan infratsruktur, khususnya penggunaan dana bantuan luar negeri. Hal demikian, bertujuan agar sasaran pembangunan yang telah diletakan oleh pemerintahan sebulumnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.
Selain itu, Situmorang j......
Pemerintah Provinsi Papua menganggarankan kurang lebih sebesar Rp. 4 trilyun, besaran dana yang akan dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006, yang sudah termasuk dana rutin dan Otsus. Pemerintah Provinsi Papua juga telah berkoordinasi dengan pihak DPR Papua melalui beberapa kali pertemuan yang khusus membahas dan membicarakan percepatan penyelenggaraan sidang RAPBD Provinsi Papua TA 2006.
Percepatan pengesahan APBD Pr......
Dinas Perikanan Usulkan 6 Point (ada foto)
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Jayapura-KEPALA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharadja mengatakan didalam Arah dan Kebijakan Umum (AKU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006, sektor Perikanan dan Kelautan pada bidang program pemberdayaan ekonomi rakyat, telah mengusulkan 6 point pembangunan hasil produksi perikanan di Papua.
Pertama, peningkatan produksi perikanan rakyat untuk m......
Jayapura-KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, D. Zubaer Husein melalui Kasi Dalur Sub Din Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Papua, Edy Barsono mengatakan stok gula pasir di Provinsi Papua sampai saaat ini berada dalam posisi yang aman, dengan kata lain ketersediaan gula pasir bagi masyarakat dapat tercukupi sampai dengan akhir bulan.
Sedangkan untuk kenaikan harga gula yang menembus harga Rp. 7.000 perkilogramnya, kemungkinan besar disebabkan karena hasil produksi peta......
Jayapura-Ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp. 822.500 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Papua, nomor 250 tahun 2005 tertanggal 28 Desember 2005 tentang penetapan upah minimum dan upah minimum Sektoral di Provinsi Papua, yang berlaku mulai bulan Januari 2006, ternyata telah mendapat respon dari berbagai elemen pengusaha swasta yang berdomisili di Jayapura.
Pimpinan perusahaan Saga Departemen Store, Harry Pirono, sangat merespon kebijakan pemerintah tersebut, pada saat diumumk......
Sekda Terima Kunker Deputi Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pemerintah Jepang
Jayapura-Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, Selasa (24/01) kemarin, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Deputi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pemerintah Jepang, diruang kerjanya.
Kunker tersebut, bertujuan meminta ijin resmi dari Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan kesediaan kepada pihak Kementrian Jepang melakukan pengidentifikasian mayat serdadu Jepang b......
Jayapura-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Papua, Menase Weyai mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera mensosialisasi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional. Dalam UU tersebut, mengatur secara jelas, terkait dengan hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di daerah.
Hal itu ......
Jayapura-Kepala Kantor Pengolahan data Elektronik (KPDE) Provinsi Papua, Thobias Solossa, SH, MM, mengatakan perubahan status KPDE dari kantor menjadi badan telah disetujui oleh DPRP melalui pembahasan sidang dewan beberapa waktu lalu. Dengan adanya perubahan tersebut, maka tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi program kerja lembaga ini, diperluas mencakup kabupaten/kota se-Papua, guna membangun jaringan data internet dan jaringan intranet diseluruh wilayah Papua.
Demikian dikemukakanny......
Jayapura-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. JA Djarot Soetanto, MM mengatakan ditahun 2005 lalu, jumlah hotel di Provinsi Papua tercatat sebanyak 142 unit hotel, dengan perincinain hotel berbintang sebanyak 14 unit hotel (9,86 persen) dan hotel melati sebanyak 128 unit hotel (90,14 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2004 jumlah hotel ini mengalami peningkatan sebesar 5,97 persen.
Untuk rata-rata tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Papua pada triwulan......
Jayapura-Sebagai panduan yang jelas dan lengkap bagi pelaksana teknis di lapangan, terhadap penanganan dan penyaluran Kartu Kompensasi BBM (KKB) serta sebagai dasar dan pedoman bagi aparat terkait, Badan Pusat Statistik dipertengahan bulan Januari 2006 lalu telah menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) dengan PT. Pos Indonesia.
Penandatanganan MoU tersebut juga merupakan dasar koordinasi antara BPS kabupaten/kota dengan Kantor Pos Pemeriksa dan Kantor Pos Bayar dalam menangani permasalaha......

instansi