Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Jayapura-KETUA Majelis Rakyat Papua (MRP) Drs. Agus A. Alua mengatakan hasil konsultasi publik di 9 kabupaten tersebut masih diproses dan sampai sekarang pihaknya belum bisa menyimpulkan. ?Jadi sampai sekarang kami masih dalam proses belum ada hasilnya,? ungkapnya kepada wartawan di Gedung negara Dok V Selasa (8/2).
Agus alua akui bahwa MRP memang sudah melakukan konsultasi publik di IJB di 9 kabupaten tersebut. Walaupun didesak oleh wartawan, Agus Alua mengatakan bahwa pihaknya belum mengetah......
Mengapa komoditi hasil produksi pertanian di Papua tidak berkembang dengan baik ? Mengapa masih ada komoditi pertanian yang didatangkan dari luar Papua, padahal komoditi yang didatangkan juga diproduksi oleh para petani di Papua? Jawabannya sederhana, yaitu tidak ada pembeli yang mau menampung hasil komoditi para petani di Papua, baik oleh para pengusaha dan pihak Pemerintah Daerah, untuk kemudian dipasarkan dan dijual kembali.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dr. Abraham Werimon, ......
Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) Provinsi Papua, Drs. Kaleb Warobai, menegaskan pertumbuhan jumlah koperasi dan PKM di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 tahun terkahir, mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal demikian terlihat dari jumlah atau besaran angka pertumbuhan koperasi baru dan PKM yang tiap tahunnya mencapai peningkatan diatas 5 persen.
"Saat ini PKM yang sudah dibina adalah sebanyak 1237 kelompok atau sebanyak 8.568 orang sampai dengan Desember 2005. Kemu......
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. J. A. Djarot Soetanto, MM mengatakan diawal tahun 2006, harga komoditi-komoditi tertentu masih mengalami kenaikan. Hal ini memicu terjadinya kenaikan angka indeks dari 144,04 pada bulan Desember 2005 lalu, menjadi 145,03 pada bulan Januari 2006, sehingga di Kota Jayapura terjadi inflasi sebesar 0,69 persen.
Menurutnya, dari 45 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia, pada bulan Januari 2006 lalu, 40 kota IHK mengalami inflasi (kenaika......
Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si berharap dalam kurun waktu 20 ? 25 tahun kedepan, jaringan infrastruktur di Provinsi Papua telah terhubungkan seluruhnya untuk memaksimalkan pembangunan, yang sejalan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.
?diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada satu pencapaian yang mungkin harus kita capai, khususnya dari segi infrastruktur, yaitu terhubungkannya jaringan infratsrukturnya di Papua d......
Penjabat Caretaker Gubernur meminta masyarakat untuk tidak panik terkait dengan terjadinya air pasang hingga menyebabkan genangan air setinggi 2 meter di Merauke akibat adanya perubahan cuaca.
"Jadi untuk kasus di Merauke masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah melalui Satlak yang ada di Kabupaten selalu siap untuk memberikan penerangan sosialisasi kepada masyarakat dan akan mengambil langkah-langkah indikasi akan terjadi bencana. Jangan khawatir pemerintah sudah memiliki suatu system ......
Jayapura-PENJABAT Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, Kamis (02/02) pagi, membuka pelaksanaan Kongres I Asosiasi Mahasiswa Mamberamo - Tami (Mamta), yang bertempat di Aula Asrama Haji Kotaraja Abepura Jayapura.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Walikota Jayapura, pejabat TNI/Polri, beserta para pejabat instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota Jayapura dan Keerom.
Pelaksanaan kegiatan kongres seluruhnya berjumlah 200 orang yang terdiri dari Himpuna......
Jayapura-PENJABAT Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si menegaskan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Ma'ruf melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri), telah mengeluarkan SK Mendagri tentang Penonaktifan Bupati Kabupaten Jayawijaya, Drs. David A. Hubi, pada tanggal 30 Januari 2006 lalu. Dikeluarkannya SK Mendagri tentang penonaktifan David Hubi yang saat ini berstatus sebagai terdakwa kasus penyalahgunaan keuangan negara, berdasarkan berbagai pertimbangan dan pandangan info......
Jayapura-Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, akan mengklarifikasi secara hukum dengan meminta dilakukannya audit keuangan bagi setiap masing-masing pejabat (termasuk dirinya) yang dituduhkan ikut mentolerir dan melakukan KKN sesuai dengan yang dituduhkan oleh ratusan pendemo yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu.
Pihaknya mengaku bahwa sangat menyetujui saran dari para pendemo untuk dilakukannya audit keuangan. Karena melalui audit tersebut akan diketahui apakah diriny......
Jayapura-Untuk mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Papua dalam halpenerimaan maupun perektrutan CPNS tahun 2006 ini, direncanakan dalam 1 atau 2 hari kedepan, pihak Pemerintah Daerah yang dipimpin Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, akan mengundang pihak DPRP dan MRP untuk lebih lanjut melakukan pembahasan.
Dalam pertemuan tersebut juga, pihak Pemerintah Provinsi Papua beserta DPRP maupun MRP, akan berdialog untuk mencari solusi terbaik tentang formatur r......
Terkait dengan aksi demo damai oleh forum PNS dan masyarakat Papua, di kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin, dengan salah satu tuntunan yang meminta menunda pelaksanaan penerimaan CPNS untuk provinsi Papua sampai terpilihnya Gubernur defenitif serta menyiapkan formasi CPNS yang benar-benar sejalan dengan semangat dan jiwa OTSUS provinsi Papua, maka Penjabat Guberbur provinsi Papua Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si meminta agar perekrutan CPNS di Papua, lebih diprioritas kepada putra daerah. ......
Setelah beberapa kali mengalami pungunduran jadwal, pelaksanaan tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua beberapa waktu lalu, kini kembali mengalami pengunduran jadwal. Pelaksanan pemungutan dan perhitungan suara yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 16 Februari 2006, kini diundur menjadi tanggal 10 Maret 2006.
Pengunduran jadwal tersebut diakibatkan 2 faktor logis yang bukan merupakan kewenangan KPUD, yaitu belum r......

instansi