Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Jayapura-SETELAH mendapat tekanan dari berbagai pihak termasuk DPR Papua, PT Freeport akhirnya memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Papua. Dijadwalkan dalam pekan ini, Freeport akan memaparkan berbagai kegiatan eksploitasi, termasuk royalty, pajak dan retrebusi yang sudah di bayarkan kepada negara. "Pada tanggal 24 Februari 2006 nanti, PTFI akan datang ke Jayapura untuk memberikan paparan-paparan mengenai masalah-masalah yang selama ini menjadi sorotan publik," demikian ......
Jayapura-Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si menegaskan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 1999 yang mengatur tentang masalah pembiayaan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II, perlu diperbaharui untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyartakat.
"Jadi Perda Tahun 1999 yang mengatur tentang masalah pembiayan rumah RSUD Dok II, perlu untuk diperbaharui. Hal ini agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat benar-benar dimaksimalkan," Kata Situmo......
Jayapura-Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua minta kepada para Bupati maupun Walikota Kabupaten/Kota se-Papua untuk memberikan desentrasi kewenangan kepada pemerintahan distrik dan desentrasi fiscal kebawah, untuk kelancaran pembangunan di daerah pedesaan.
Selain memberikan kewenangan, Pemerintah Kabupaten/Kota juga diminta untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan dengan mengalokasikan dana anggaran yang akan dikelola oleh distrik dan kampung.
Demikian ......
Jayapura-Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si menegaskan Pemerintah Pusat sedang mengkaji dan mempelajari rekomendasi tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, DRP Papua dan MRP di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat sangat serius untuk menyikapi masalah pembentukan Provinsi IJB. Namun, kelanjutannya masih harus menunggu hasil keputusan dari Pemerintah Pus......
Jayapura-SEBAGAI upaya penanganan kasus kematian 90 anak di Puncak Jaya sejak 3 bulan terakhir (angka kumulatif -red) yang diakibatkan oleh penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (ispa), disentri, malaria, gatal-gatal serta penyebab lainnya, Pemerintah Provinsi Papua telah mengambil langkah-langkah penanganan represif maupun prefentif.
Upaya represif dan prefentif yang dilakukan termasuk dengan pengiriman tim medis yang terdiri dari dokter, perawat serta bantuan obat-obatan dan pangan, untuk mend......
Jayapura-PENJABAT Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan penyelesaian kasus diantara cabub Kabupaten Mappi terpilih dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mappi, masih menunggu Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung.
"Penyelesaian Kasus Mappi sedang kita tunggu putusan PK (peninjauan kembali) dari Mahkamah Agung. Setelah itu, baru kita akan lihat putusan Amar-nya untuk pengambilan langkah-langkah penyelesaian berikutnya," kata Situmorang kepada w......
Jayapura-BERDASARKAN UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa suatu Pemerintahan Daerah harus mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama 20 tahun, yang diterjemahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun. RPJM tersebut nantinya merupakan rekomendasi dari susunan draft yang akan diserahkan oleh Penjabat Gubernur Papua pada saat serah terima jabatan, yang kemudian akan ditinjau kembali dari visi dan misi para kandi......
Jayapura-UNTUK keberhasilan penanganan kasus HIV/AIDS di tanah Papua, diperlukan suatu kepemimpinan yang kuat dan konsisten, serta peduli dan mampu mengajak masyarakat untuk ikut peduli dalam penanganannya. Disamping itu, pemerintah wajib segera mengaktifkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) diwilayahnya serta menyiapkan dan membuat perundang-undangan untuk menangkal HIV/AIDS.
"Keberhasilan penanganan HIV/AIDS di Papua perlu kepemimpinan yang kuat serta harus didukung dengan peran dan kemampuann......
Jayapura-DIJADWALKAN pekan depan, PT. Freeport Indonesia (PTFI) akan memaparkan berbagai kegiatan eksploitasi, termasuk royalty, pajak dan retrebusi yang sudah di bayarkan kepada negara. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pemerintah tentang hasil pertambangan, konsentrat dan penanganan masalah lingkungan terkait limbah dari kegiatan ekspolrasi perusahaan yang bermarkas di Amerika tersebut.
"Pada tanggal 24 Februari 2006 nanti, PTFI akan datang ke Jaya......
Jayapura-Terkatung-katungnya kejelasan status keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbengkalai. Calon legislatif yang terpilih pada tahun 2004 lalu, tidak mendapatkan status yang jelas sebagai Anggota DPRD.
Awal mula terjadinya peristiwa itu, dimana SK Nomor 182 yang dikeluarkan oleh Gubernur, tidak diindahkan oleh Bupati Kabupaten Mimika. Sebaliknya, Bupati Mimika mengeluarkan SK baru dan memaksakan untuk melakukan pelantikan anggota DPRD. Akibat ......
Jayapura-KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Papua tetap konsisten pada putusannya untuk melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, pada tanggal 10 Maret 2006 mendatang, walaupun ada aturan baru dari Pemerintah Pusat, yang salah satunya adalah menggabungkan pelaksanaan Pilkada dengan 9 Kabupaten/Kota Provinsi Irian Jaya Barat (IJB).
"KPUD Papua pada prinsipnya akan tetap konsisten, bahwa pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 dan tidak akan mundur lag......
Jayapura-BELUM jelas apakah bagi transparansi soal hasil royalti PT. Freeport Indonesia (PTFI) ? Disatu pihak mengatakan bahwa bagi hasil royalty Freeport transparan dan lain pihak menilai bagi hasil royalty Freeport sampai dengan hari ini tidak transparan. Menurut wawancara wartawan Bisnis Papua dengan Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, dikatakan bahwa pemerintah sangat transparan dalam hal mengatur bagi hasil royalti PTFI. Dengan tegas dikemukakan, 80 persen da......

instansi