Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Merpati Nusantara Airlines menurunkan paksa seorang penumpang pesawat di Bandar Udara Merauke, Sabtu (6/1) sesaat sebelum pesawat itu terbang menuju Jayapura
Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan kota Jayapura Agustinus Sapa’ang, mengatakan belum berfungsinya lampu penerang jalan umum di wilayah Kota Jayapura akibat kurangnya arus listrik dari PLN
Dephub telah mengeluarkan larangan berlayar bagi kapal di 12 perairan, namun larangan itu tidak berlaku bagi kapal yang dimiliki Pelni Kapal milik perusahaan BUMN ini dianggap memiliki teknologi pemecah ombak
Pemerintah mengalokasikan Rp 1,5 miliar untuk pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) yang dikembangkan Bappenas dan Depkominfo.
Menperindag didampingi Gubernur, Walikota Jayapura, beserta pejabat terkait, mengunjungi Marketing Point diwilayah perbasatan Skouw (RI) - Wutung (PNG) meninjau pasar perbatasan yang didirikan pada Desember 2004
Sekitar Pukul 10:30 wit Rabu (3/1), aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penyergapan terhadap kelompok TPN/OPM pimpinan Goliath Tabuni yang bercokol di Gunung Kimibaga kota Mulia kabupaten Puncak Jaya
BPKP Provinsi Papua dalam hasil auditnya selama 3 tahun terakhir (2003-2006) berhasil menemukan indikasi kasus penyalahgunaan keuangan daerah sebesar kurang lebih Rp. 10 milyar di Perusahaan Daerah Irian Bhakti Papua
Selain mengumumkan penyalahgunaan keuangan daerah di PD. Irian Bhakti, Gubernur Barnabas Suebu juga mengumumkan hasil audit BPKP terhadap 14,71 persen dana APBD Tahun 2005 dan 2006 yang berjumlah kurang lebih Rp. 996 milyar