Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tak melakukan pemborosan anggaran di 2019 mendatang. Dia mengimbau setiap penggunaan anggaran dipergunakan sebaik-baiknya serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Anggota Komisi DPR Papua, Yona Alfons Nussy mengaku, baru-baru ini ia menghadiri seminar nasional terkait "Nasib Dana Otsus Papua Pasca 2021" yang diselenggarakan oleh DPR RI dan dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Jakarta.
Nasib kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang akan berakhir pada tahun 2021 sampai saat ini sementara masih menjadi pembahasan di Pusat.
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Papua, Rabu (12/12), terkait pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Setelah melakukan rapat Bamus, akhirnya DPR Papua menetapkan jadwal sidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2019, akan dibuka Kamis (13/12) malam dan rencananya akan ditutup pada 21 Desember 2018.
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk dapat melaksanakan serta mewujudkan reformasi aparatur dengan mengedepankan prinsip tiga pilar, yakni penataan kelembagaan secara maksimal, sistem dan prosedur yang baik serta kualitas sumber daya memadai.
Pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) yang dilakukan tujuh asosiasi dengan menunjuk Michael Jikwa sebagai Plt. Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), dinilai ilegal dan cacat hukum karena tak memenuhi forum AD/ART organisasi.
Perwakilan dari Kedutaan Fiji, Isaac Grace, dalam kunjungannya ke Jayapura, mengatakan, negaranya ingin belajar banyak dari Indonesia. Tak hanya pada bidang ekonomi, Fiji ingin belajar dari Indonesia untuk berbagai bidang tertentu.
Pemerintah Provinsi Papua mengajak perusahaan yang ada di Papua baik lokal maupun nasional agar dapat bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Indonesia membutuhkan forum dialog untuk memastikan Indonesia Bagian Timur selalu menjadi prioritas sehingga bisa menjadi jembatan antara hubungan Indonesia dengan PNG dan Pasifik Selatan.
Dana abadi Pemerintah Provinsi Papua sampai tahun 2018 diperkirakan telah mencapai sebesar Rp 1,5 triliun. Apalagi, setiap tahunnya, Pemprov Papua menambah dana sebesar Rp 100 miliar untuk dana abadi itu.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 kepada seluruh pemerintah di Indonesia termasuk Provinsi Papua yang diterima langsung Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM, Selasa (11/12/2018) di Istana Merdeka.

instansi