Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Puluhan tenaga honorer K2 di bumi cenderawasih menolak wacana pengangkatan mereka dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang rencananya digelar pada tahun ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengakui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di bumi cenderawasih menghadapi tantangan berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada 2019 ini memutuskan tak mendorong seleksi atau penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) afirmasi kepada pemerintah pusat.
Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2018 pejabat Provinsi Papua, diklaim telah mencapai 75 persen. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa di Jayapura, Selasa lalu.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua dalam tahun ini merencakan studi kleayakan pembangunan jalan layang Kotaraja – Waena, yang diharapkan rampung dimasa pemerintahan Gubernur Lukas Enembe.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Murtir Jeddawi memastikan bakal mengalokasikan kuota 80 persen untuk merekrut calon praja orang asli Papua (OAP), dalam penerimaan tahun ini.
Pemda Kabupaten Lanny Jaya mengusulkan ada kisi-kisi atau rencana dalam penyusunan tes seleksi IPDN 2019 yang di wilayahnya.
Baru-baru ini warga bumi cenderawasih digegerkan oleh aksi tindak kriminal yang dilakukan Ustaz Jafar Umar Thalib (JUT) bersama sejumlah pengikutnya, pada salah satu rumah warga Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Masyarakat bumi cenderawasih diimbau dapat menerima keputusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang sepakat menunda perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 dengan berbagai alasan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA) dan Keluarga Berencana Provinsi Papua menilai angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mulai mengalami penurunan.
Pemerintah Provinsi Papua mengakui penyeraha Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, masih rendah.
Pemerintah Provinsi Papua mendesak pemerintah pusat agar dapat memberi kewenangan bagi daerah, untuk melakukan pungutan pajak bagi pengusaha bidang perkebunan yang beroperasi di bumi cenderawasih.

instansi