Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 pemda di Papua, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018.

Sebanyak sepuluh daerah itu, yakni, Kota dan Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Asmat, Merauke, Nabire, Mimika, Keerom dan Yalimo.

Penyerahan dokumen penghargaan opini WTP, diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang kepada bupati dan dan ketua DPR, disaksikan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa, di Aula Kantor BPK Papua, Rabu, (15/5).

Sementara pada kesempatan itu, empat kabupaten mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan 2018. Yakni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Paniai dan Supiori.

Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang dalam kesempatan itu menyebut indikator memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kendati memberi opini WTP, BPK Papua tetap memberi catatan perbaikan di masa mendatang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan seperti, kas di bendahara pengeluaran belum tertib, kemudian sejumlah belanja belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan aset maupun persediaan belum tertib.

“Makanya pada kesempatan ini saya berpesan agar semua pemda berlomba-lomba membuat laporan keuangan tersaji sebagaimana mestiinya. Apalagi untuk yang belum mendapat opini WTP, saya imbau terus bekerja dan berusaha mencapai hasil terbaik,” harapnya.

Bupati Merauke Frederikus Gebze pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat maupun jajarannya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak atas torehan bersejarah itu. Dimana hasil kerja keras inipula, membuat “kota rusa” meraih predikat WTP empat kali berturut-turut sejak 2016 lalu.

“Makanya, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Merauke serta  jajaran SKPD sampai staf yang mungkin tidak ikut bagian dalam mewujudkan opini WTP itu. Sebab sebenarnya mereka pun sudah membantu, meski dia hanya bawa kertas untuk di foto copy. Sebab ini adalah hasil kerja keras kita semua di Merauke untuk bisa meraih WTP empat kali beturut turut,” terangnya.

Bupati juga memberi kredit khusus bagi instansi pengelola keuangan maupun inspektorat yang telah bekerja keras meningkatkan SDM serta berupaya memenuhi standar penyajian laporan keuangan sebagaimana yang diminta BPK RI.

Sementara menyoal sejumlah catatan yang dialamatkan kepada Pemda Merauke, Frederikus Gebze memastikan akan segera melakukan perbaikan di masa mendatang.

“Hanya memang pencatatan aset ini masih menjadi kendala. Sebab merubah dari barang yang ada dan tidak ada, kemudian tetap ada dalam pencatatan, itu satu hal yang harus kami tingkatkan. Makanya, kita apresiasi BPK RI yang selalu membuka diri untuk kami lakukan koordinasi terkait kekurangan kami”.

“Sehingga ada batas waktu bagi kami untuk melakukan perbaikan. Namun tentu kita tetap berupaya agar kedepan, penyajian laporannya lebih baik dan maksimal,” tutupnya.