Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Pemerintah Provinsi Papua diimbau rutin menggelar program perempuan menanam, memelihara serta mengolah sagu, sekaligus mendorong pemanfaatannya pada sejumlah kabupaten penghasil.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Kansiana Salle mengimbau pihak Telkom sebagai pelaksana proyek penggalian kabel optik, agar tak mentelantarkan bekas galian.
Segenap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diimbau mampu mewujudkan birokrasi yang bersih dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Anggota Korpri juga diharapkan mampu meningkatkan budaya anti korupsi, efekttif dan transparan dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya.
Kinerja dan partisipasi USAID Perwakilan Indonesia di bumi cenderawasih, mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi. Sejumlah program itu, diantaranya di bidang pertanian yang dinilai cukup berhasil membangun dan memotivasi petani orang asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayapura.
Gubernur Papua Lukas Enembe tetap pada pendiriannya agar negoisasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), wajib mengikuti proses kesepakatan awal dengan pemerintah pusat.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI), agar takut akan Tuhan serta mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Sebab dengan mentaati firman Tuhan, itulah tujuan hidup kita sebagai manusia untuk dapat masuk surga.
Penolakan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap proposal Pt. Inalum terkait divestasi saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), berbuntut pemanggilan Presiden Jokowi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Noak Kapisa mengingatkan instansi terkait untuk mewaspadai wabah polio yang saat ini terjadi di Papua Nugini.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua saat ini sudah genap 17 tahun. Sekitar empat tahun lagi atau tepatnya di 2021, UU tersebut bakal kadaluarsa atau habis masa berlakunya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi maupun kabupaten dan kota se-Papua, diimbau dapat menampung hasil-hasil pertanian masyarakat yang kesulitan memasarkan produknya kepada konsumen.
Pengawasan terhadap orang asing meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk di Papua perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
Produksi beras lokal Papua, baru dapat menutupi 63 persen total kebutuhan beras di Provinsi Papua, sementara sisanya atau 37 persen masih didatangkan dari luar Papua.