Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Dalam sehari, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Sekda Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Papua menyambangi dua Menteri, Rabu (31/10/2018) di Jakarta.
Pemerintah Indonesia kembali menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bertajuk Training on Youth and Women Empowerment for Border Communities in Indonesia and Papua New Guinea (PNG) untuk masyarakat yang ada di perbatasan negara, yang berlangsung di Jayapura, 29-31 Oktober 2018.
Untuk kali yang ketiga, Pemerintah Provinsi Papua kembali memusnahkan ribuan botol dan kaleng minuman keras (miras), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (29/10) pagi.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemberian insentif bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam mengawal pelaksanaan pileg maupun pilpres 2019 mendatang.
Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Yoshua Pandit Sembiring mengimbau aparat TNI/Polri agar netral dalam pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang.
Tiga pilar yang terdiri dari Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) serta Kepala Kampung, diminta agar tak telat mengelola isu yang berkembang di lingkungannya masing-masing.
Gubernur Papua Lukas Enembe menilai pembangunan infrastruktur jalan saat ini merupakan kebutuhan pokok dan paling penting, guna mendorong kemajuan ekonomi di setiap daerah.
Gubernur Papua Lukas Enembe minta setiap aparatur sipil negara (ASN), wajib meningkatkan kompetensi secara berjenjang dan senantiasa mengetahui serta menguasai berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Papua mengimbau agar pendirian bangunan di seluruh bumi cenderawasih, mulai saat ini wajib berkonstruksi tahan gempa.
Pemerintah Papua mengajak provinsi tetangga untuk mendorong evaluasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), karena dinilai telah kadaluarsa serta banyak kebijakan didalamnya yang perlu direvisi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tahun ini nyatanya tak hanya fokus pada upaya mencegah praktik KKN, pada pemerintahan dan penggunaan uang negara di Provinsi Papua.
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua menilai sampai saat ini belum ada kemauan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, untuk memberikan kredit kepada OAP (orang asli Papua).