Gubernur Serahkan Hibah Starlink dan Panel Surya untuk Perkuat Layanan Digital di SarmiPemerintah Provinsi Papua menyerahkan hibah barang milik daerah kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi berupa perangkat internet Starlink, panel surya, hingga videotron guna memperkuat pelayanan publik dan konektivitas digital di wilayah pesisir dan kampung-kampung terpencil.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi diingatkan untuk melakukan perencanaan secara terarah dengan berpijak pada nilai-nilai yang membangkitkan masyarakat menuju satu peradaban yang mandiri dan sejahtera.
Lima klaster yang menjadi lokasi venue tempat pelaksanaan lomba, ditargetkan aman dan bebas dari penyakit malaria, enam bulan sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pelaksanaan evaluasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, sebagaimana yang sementara didorong Gubernur Lukas Enembe, merupakan sebuah langkah penting untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara berkesinambungan.
Komisi I DPR Papua bersama Panitia HUT Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) ke 1 Kota Jayapura menggelar Hearing Publik, terkait kilas balik jalannya Perda Larangan Miras Nomor 15 tahun 2013 dan pentingnya ada tempat rehabilitasi bagi pecandu miras dan narkoba di Provinsi Papua, yang berlangsung di Hotel Horison Jayapura, Jumat (16/11).
Monumen Kapsul Waktu yang ada di Kota Rusa, Kabupaten Merauke, Papua yang menyimpan Impian Indonesia tahun 2015-2085 diresmikan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Jumat (16/11/2018) siang.
Pemerintah Provinsi Papua berencana akan melakukan revisi terhadap Perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua.
Sepuluh persen saham PT Freeport Indonesia untuk Papua dibagi empat penerima yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah kabupaten dan kota se Papua dan masyarakat Adat pemilik hak ulayat.
Untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran sekaligus pengguna barang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan memberikan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah bagi jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Papua.