Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Gubernur Papua Lukas Enembe berharap tak ada ajaran radikalisme yang berkembang di bumi cenderawasih. Sebab sejak jaman dulu hingga saat ini, masuknya agama-agama di Papua, selalu berlangsung secara aman, damai serta penuh toleransi dan rasa kekeluargaan.
Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2018 tahap dua untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dipastikan tak lagi melalui Pemerintah Provinsi Papua, tetapi langsung ditransfer ke kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini mengumumkan peringkat hasil penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2016 dimana Kota Jayapura mendapat skor tertinggi, sementara Kabupaten Paniai yang terendah.
Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut ada kebiasaan mantan pejabat (pensiunan) di bumi cenderawasih yang kerap membawa pulang aset milik pemerintah.
Usai membangun di Skouw Kota Jayapura, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun ini, dipastikan kembali membangun Pos Lintas Batas keNegara (PLBN) di Distrik Sota Kabupaten Merauke.
Pemerintah Pusat kembali mengalokasikan kuota sebanyak 500 orang untuk putra dan putri asli Papua dalam program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).
Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Kota Jayapura, sebagai daerah terbaik dalam pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2016.
Dua tahun lamanya berkonsolidasi membentuk pengurus, pasca amanat kongres 27 s/d 30 Juli 2015 di Manokwari, akhirnya Komite Insos Kabor Biak – Raja Ampat Tanah Tabi segera dilantik.
Pemerintah Provinsi Papua resmi meluncurkan e-TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis elektronik. Peluncuran dilakukan Gubernur Lukas Enembe disela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2018, Rabu (7/2), di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua memastikan lembaga DPRP tak memiliki kewenangan untuk memverifikasi, apalagi mengutak-atik dokumen persyaratan bakal pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua mendesak Kepoisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera menelusuri dugaan fitnah terhadap SBY, selaku ketua umum partai berlambang “mercy” tersebut.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut proses alih status guru dari kabupaten dan kota ke provinsi, baru terealisasi 427 SK dari empat ribuan tenaga pengajar yang ada di 29 kabupaten dan kota.

instansi