Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Gubernur Papua Lukas Enembe menghimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintah provinsi agar taat pajak, terasuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan dengan benar, lengkap dan melaporkannya secara tepat waktu.Pegawai juga diminta memenuhi persyaratan wajib pajak seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Aparatur Birokrasi nomor 8 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian surat pember
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota diminta segera menertibkan sejumlah alat peraga yang dipasang pada sejumlah fasilitas umum, karena belum saatnya berkampanye.Pernyataan ini dikemukakan Komisioner KPU Papua Izak Hikoyabi kepada wartawan di Jayapura, Rabu (24/2). “Saya minta KPU Kabupaten/Kota segera melakukan penertiban alat peraga kampanye sebab ini belum waktunya untuk berkampanye,” kata dia.Menurut dia, tahapan pilkada serentak baru akan dimulai sekitar April 2016. Sehingga selam
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan baru Kabupaten Nduga yang mengalokasikan dana beasiswa bagi mahasiwa/i program ADIK.Langkah tersebut dinilai Elias Wonda sangat tepat sehingga diharapkan dapat diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Papua. ”Baru Kabupaten Nduga yang alokasikan sehingga kita harap daerah lainnya mau mengalokasikan dana beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi program ADIK ini,” jelas dia kepada wartawan di Kantor Gubernur Dok II Jayapu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengusulkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 10 TPS di Mamberamo Raya sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum, pada 19 Maret mendatang. Usulan itu disampaikan KPU Papua melalui surat No : 75/B2/KPU Prov. 030/11/2016 yang ditandatangani Ketua KPU Adam Arisoi. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Mamberamo Raya tertanggal 23 Februari. “KPU Papua sudah bersurat menindaklanjuti putusan MK
Bawaslu Papua dalam waktu dekat akan segera melakukan supervisi terhadap Panwaslu Mamberamo Raya, guna memastikan KPU setempat melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS. Hal tersebut dikatakan Komisioner Bawaslu Papua Anugrah Pata kepada HPP, Selasa (23/2). “Tentu kita akan segera turun ke Mamberamo Raya melakukan supervisi ke Panwas disana. Sekaligus kami akan mengawasi dan memantau lebih dekat pelaksanaan putusan PSU
Gubernur Papua Lukas Enembe menunda pelantikan Pejabat Eselon III dilingkungan pemerintah provinsi, meski masih banyak jabatan yang kosong. Lukas mengaku tak buru-buru memposisikan pejabat, sehingga masih berkoordinasi bersama para Kepala SKPD. â€œKita masih berkoordinasi dengan dinas terkait,” aku Gubernur kepada pers, Selasa (23/2) di Jayapura. Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan seluruh pejabat yang bakal ditunjuk sedang dievaluasi kapasitasnya secara kes
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua, David Pagawak minta semua pihak yang bergerak dibidang kepariwisataan agar bersiap menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah di depan mata. David juga meminta seluruh kelompok maupun komunikasi seni dan budaya di “bumi cenderawasih”  agar bersiap karena efek dari keberadaan MEA sudah mulai terasa. “Sebab di era MEA saat ini, ada perlakuan ekonomi yang bebas, sehingga untuk menyesuaikan dengan perke
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengatakan kinerja seluruh pejabat di provinsi sedang dievaluasi oleh Gubernur Lukas Enembe.Evaluasi tak hanya dilakukan terhadap pejabat Eselon II, tetapi III dan IV. “Saat ini proses evaluasi terhadap pejabat provinsi sedang berjalan. Namun tidak keseluruhan hanya eselon III dan IV”."Namun untuk eselon II tentu proses evaluasinya ada prosedur dan prosedur tetapnya. Sehingga bila ada aspirasi dan tuntutan pergantian pejabat Eselon II d
Pemerintah Provinsi Papua menggandeng PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mewujudkan rencana pembangunan rumah sakit regional lima lantai di Kota Jayapura.Penandatanan nota kesepamahan Memorandum of Undarstanding telah dilakukan sehingga diharapkan proyek tersebut bisa dimulai dalam tahun ini juga.“Untuk pembangunan rumah sakit regional ini, kita bekerja sama dengan PT. SMI yang merupakan BUMD milik Kementerian Keuangan. Dalam pembiayaan ini Papua mendapatkan bantuan kredit dengan bunga
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 10 TPS di Mamberamo Raya, berkaitan dengan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).Sepuluh TPS tersebut berada di dua distrik, yakni dua TP di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan delapan TPS di Distrik Rufair.Komisioner KPU Papua Tarwinto mengatakan hal tersebut kepada HPP, Senin (22/2) di Jayapura. â€œPutusan MK ini sudah dibacakan dan PSU mulai berlaku dalam jangka waktu 30 hari sejak dibacakan. M
Pemerintah Provinsi tengah menjajaki kemungkinan membangun pabrik semen dan Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) di “bumi cenderawasih”.Tiga kabupaten digadang-gadang memiliki peluang untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik semen. Yaitu, Kabupaten Mimika, Biak dan Kabupaten Jayapura.“Tim akan segera melakukan survei untuk melihat kelayakan pembangunannya,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe kepada media massa di Jayapura, Senin (22/2).Terkait pembangunan pabrik semen, lanjut
Puluhan Tenaga Medis RSUD Abepura, Senin (22/2) melakukan unjuk rasa menuntut Gubernur Papua mencopot pimpinannya Dr. John Manangsang selaku Direktur, karena dinilai tak mampu melaksanakan kepemimpinan dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut.Orator aksi unjuk rasa Sipke Wandik, tegas menuntut pergantian, karena Dirut kerap menerbitkan kebijakan pergantian dan mutasi pegawai tak sesuai prosedur. Dimana salah satu kebijakan kontroversi Dirut adalah dengan membekukan salah satu

instansi