Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua mengharapkan dukungan dari BUMN dan BUMD, untuk meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty mengaku belum menerima laporan soal dugaan guru honorer yang menangis di hadapan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, karena insentif tidak dibayarkan.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau agar penggunaan bahasa asing oleh masyarakat, dilakukan pada tempat selayaknya dan tak mendahului bahasa kebangsaan kita.
Pejabat Politik pada Kedutaan Besar Amerika Serikat Meredith L. Champlin mengunjungi Provinsi Papua membahas isu politik yang berkembang di Bumi Cenderawasih.
Dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi, Pemda Jayawijaya melakukan beberapa terobosan, diantaranya dengan meningkatkan sistem pengawasan intern di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kabar gembira bagi masyarakat Bumi Cenderawasih, dimana pada tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bakal kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi umum.
Sekertaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengaku prihatin dengan kejadian tergelincirnya pesawat Tri M.G Asia Airlines, dengan nomor lambung PK-YGG. Pesawat tersebut, dipergunakan sebagai alat transportasi tol laut, yang mengangkut barang kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan.
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengakui akses informasi dari pemerintah pusat, kerap terlambat diterima akibat jangkauan internet yang sulit. Sehingga upaya memperbaharui informasi dalam bidang pemberantasan korupsi misalnya, kerap mengalami keterlambatan.
Pemerintah Provinsi Papua minta dukungan kelistrikan dan telekomunikasi, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di seluruh kabupaten dan kota.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk memerangi korupsi di masing-masing wilayahnya.
Sekitar 20 kabupaten, sepakat melakukan penandatanganan rencana aksi pemberantasan korupsi, pada Selasa (18/7) di Jayapura. Diantaranya, Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, Mappi, Asmat, Boven Digoel, Yalimo, Deiyai, Lanny Jaya dan Nduga.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengajak Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatan potensi pajak dengan data satelit.

instansi