Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Guna mempercepat proses penyelesaian pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik (e-PUPNS), staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua akhirnya turun ke SKPD melakukan pendataan.“Saya sudah turunkan staf BKD yang juga khusus untuk menyasar PNS jarang berkantor. Sehingga diharapkan proses e-PUPNS ini bisa selesai secepatnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda di Jayapura, Selasa (26/1).Menurut Nicolaus, secara resmi proses e-PUPNS sengaja diperpanjang karena
Dalam rangka melakukan pencegahan kasus korupsi di Papua, Pemerintah Provinsi tengah menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasannya di “Bumi Cenderawasih”.Hal demikian sebagaimana dikatakan Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang, di Jayapura, Selasa (26/1).Anggiat mengatakan tujuan pembentukan rencana aksi ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan good governance menuju pemerintahan yang bersih. "Siang ini (Selasa,red) kami rapat menyusun rencana aksi tersebut,"
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Club Pencinta Alam (CPA) Hirosi mengklaim trend batu akik yang melanda Kota Jayapura dan sekitarnya akhir-akhir ini, mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan cagar alam cycloop.LSM lokal yang bergerak di bidang lingkungan ini bahkan berani bertaruh, kerusakan lingkungan akibat penggalian batu di cycloop mencapai 70 persen. â€œKerusakan lingkungan akibat trend batu akik mencapai 70 persen, khususnya di wilayah selatan kawasan cagar alam Cycloop. Ini mula
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Rosina Upessy meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi, segera menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan kinerja 2015.Hal tersebut disampaikan Rosina dalam arahannya pada apel pagi di Main Hall Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (25). â€œSaya tegaskan bahwa SKPD sudah harus segera susun LPPD dan laporan kinerjanya 2015. Ini penting supaya kita bisa mengukur capaian target SKPD tahun lalu,” jelas dia.Men
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pleno perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah 2015, Senin (25/1) pukul 09.44 WIB, menolak gugatan permohonan pasangan calon Yan Imbab – Dwi Saptawati Trikora Dewi.Komisioner KPU Papua Tarwinto mengatakan hal itu kepada pers, dalam pesan singkatnya kepada harian ini, kemarin.“Pagi tadi MK telah memutuskan PHP kabupaten Supiori, dimanan permohonan saudara Yan Imbab tidak dapat diterima (ditolak). Sementara MK emenrima eksepsi termohon (KPU
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah, Tiga kabupaten dinyatakan sudah melakukan rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih.Hal itu dikatakan Komisioner KPU Papua Tarwinto saat dihubungi harian ini via telepon selulernya, Senin (25/1).Dua kabupaten tersebut, yaitu Asmat dan Nabire. “Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pasca putusan MK sudah ada tiga kabupaten yang melaksanakan. Kabupaten Asmat pada Sabtu
Berkenaan dengan kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kota Jayapura akhir-akhir ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua menghimbau masyarakat di Jayapura dan sekitarnya agar waspada terhadap ancaman banjir dan tanah longsor.Kepala BPBD Papua, Didi Agus Prihatno mengatakan hal itu kepada pers, Senin (25/1) di Jayapura.“Seluruh warga harus waspada terhadap ancaman bencana akibat cuaca ekstrim. Sebab ada potensi terjadi bencana di Jayapura. Makanya, masyarakat sudah semestinya sadar d
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicholaus Wenda menyampaikan kekecewaan terhadap sikap MenPAN RB Yuddy Chrisnadi yang membatalkan pengangkatan honorer kategori dua (K2) pada tahun ini.Hal itu dikemukakan Nicholaus kepada awak media di Jayapura, Senin (25/1).“Secara manusia, kita memang kecewa atas pernyataan itu. Tetapi keputusan ada di MenPAN-RB, sebab pengangkatan honorer K2 ini tentu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah serta pertimbangan lain sehingga ada pembatala
Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Papua, Ir.Bangun Manurung berharap Presiden Direktur (Presdir) PT. Freeport yang baru dapat mengakomodir dan menjembatani aspirasi Pemerintah Provinsi Papua dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak itu.“Termasuk mengakomodir poin-poin permintaan dalam perpanjangan kontrak karya Freeport, divestasi saham, juga gugatan yang diajukan Papua terkait pajak air dan permukaan serta berbagai persoalan lainnya”.“Intinya, kami ber
Kementerian Kesehatan menggelontarkan Rp1,3 triliun dana kesehatan ke Papua guna memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dana itu nantinya akan langsung diturunkan langsung ke kabupaten/kota.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai,Mkes berharap dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk menangani masalah kesehatan di Papua yang begitu kompleks.“Tahun ini kita mendapat bantuan dana alokasi kesehatan dari Kemenkes sebesar Rp. 1,3 triliun. Ini merupakan keberhasil
Gubernur Papua Lukas Enembe, Sabtu (23/1), resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Papua.Lukas Enembe dilantik oleh Wakil Ketua Kwartir Nasioanl (Kwarnas) Mayjen TNI  Muh Herindra MA.Ms.i  di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.Usai dilantik sebagai Kepala Mabida Gerakan Pramuka Papua, Lukas kemudian melantik pengurus Kwartir Daerah (Kwarda)  Gerakan Pramuka Papua yang diketuai Christine RIL Mano periode 2015 – 2020.Pelantikan Christ
Berkenaan dengan dilantiknya Gubernur Papua Lukas Enembe selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Papua, para Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) diingkungan pemerintah provinsi pun diberi tugas tambahan.Tugas itu bersinggung dengan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka (Saka). Tak hanya kepada pimpinan SKPD, seruan itu ditujukan Gubernur kepada pimpinan TNI/Polri yang ada di Papua.“Saya juga minta agar pimpinan SKPD dan TNI/Polri saling berkoordinasi m

instansi