Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan agar pertumbuhan iman umat Tuhan di Bumi cenderawasih, harus terus dipupuk dan dipelihara. Dengan demikian, pergumulan Gereka Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua dalam upaya mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani dapat dicapai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta seluruh Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar membantu mengawasi penggunaan dana pemerintah daerah (pemda).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Bintara Pembinanaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) guna memastikan penyaluran dana desa di seluruh Indonesia yang mencapai Rp. 60 triliun, bisa tersalurkan dengan baik.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh pejabat di Bumi Cenderawasih untuk mulai meninggalkan budaya korupsi tetapi sebaliknya meningkatkan etos kerja dalam upaya mensejahterakan masyarakat di provinsi ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura mengimbau nelayan tradisional untuk waspada saat melaut.
Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mengklaim penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sudah mencapai 91,4 persen, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe memuji keberhasilan Pemda Jayawijaya yang mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena telah mencapai 100 persen dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Empat Kabupaten di Provinsi Papua resmi menandatangani rencana aksi program pemberantasan korupsi. Keempat kabupaten itu, yakni Jayawijaya, Nabire, Merauke dan Biak.
Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mendapat tawaran kerja sama program beasiswa program magister (S2) di sejumlah perguruan tinggi negeri terbaik dalam negeri, oleh Kominfo.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, pada hari rabu tanggal 8 maret 2017, Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua akan melakukan lounching sistem online perencanaan dan penganggaran, perijinan dan pendapatan daerah atau yang dikenal dengan e-government sebagai bagian dari Rencana Aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta membuka kesempatan bagi Provinsi Papua untuk menambah jumlah pelajar yang hendak studi di negeri “Paman Sam” tersebut.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk mengendalikan harga tanah dan lahan guna menumbuhkan investasi dan industri besar di Provinsi Papua.

instansi