Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

     Seperti diketahui membaca dirasakan sangat penting, karena dengan begitu kita tak bakal ketinggalan informasi tetapi dapat mengikuti perkembangan jaman dan  teknologi yang terus mengalami perkembangan setiap harinya. Melihat begitu strategisnya peran perpustakaan dan minat baca, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP,MH berharap agar kegiatan pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca yang diselenggarakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua tersebut, dapat m
      Pemerintah Provinsi Papua melalui instansi baru Lembaga Pengelolaan Dana Keagamaan yang dipimpin oleh Benny Sweny, bakal mendata kembali jumlah orang miskin di “bumi cenderawasih”. Menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP,MH bila pendataan telah rampung, maka akan dibuat program terfokus untuk meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat keluar darikemiskinan.“Sebab, Papua merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi diI
    Pemerintah Provinsi Papua bakal memberi reward ataupenghargaan kepada daerah yang telah melaporkan penggunaan dana Otsussecara tepat waktu.Selain penghargaan, Pemerintah Provinsi juga akan memberi peringatan keras berupa sanksi, apabila ada kabupaten/kota yang terlambatmelaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana otonomi khusus. Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengatakan, usai menghadiri satu acara di Hotel Aston Jayapura, pekan kemarin.    
    Pemerintah Provinsi Papua mendorong masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan karena dianggap bermanfaat bagi kesehatan serta sebagai salah satu sumber protein terbaik.Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Frengky Wally usaha mengkampanyekan makan ikan tersebut antara lain dilakukan karena pemerintah menyadari perlu membangun pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya makan ikan. “Salah upaya melalui lomba masak ikan, Lomba UMKM, dan gerakanm
     Rencana pembangunan Pelabuhan Samudra Biak sampai saat ini belum kunjung terlaksana karena masih menunggu penyelesaian hak ulayat.Hal tersebut sebagaimana penegasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Frangky Wally, usai menghadiri acara di Kantor Gubernur, Selasa (19/8).Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Biak sebelumnya sudah menganggarkan dana senilai Rp 1 miliar untuk pembebasan lahan yang akan di bangun Pelabuhan Samudra tersebut. Hanya saja pengurusan masala
     Sekertaris Daerah Herry Dosinaen mengakui sulitnya investasi masuk ke Papua dikarenakan masalah tanah. Hal demikian juga menjadi hambatan utama bagi Papua dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah.Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi Papua sedang merekonstruksi UU Otsus secara total dengan harapan masalah pertanahan serta hal lainnya dapat diatasi guna mempercepat pembangunan daerah di negeri ini.      Semoga UU Otsus plus yang diajukan sebagai rekons
       Agar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa mendatang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dihimbau menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.Hal tersebut sebagaimana penegasan Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Anggiat Situmorang pada acara penandatangan Pakta Integritas Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Papua dalam rangka Peningkatan KualitasOpini Laporan Keuangan Pemeri
     Pemerintah Provinsi Papua melakukan pertemuan bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam rangka membahas isi penandatanganan Memorandum of Undastanding (MoU). Sebagian besar isi dari MoU tersebut menurut informasi yang dihimpun bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua. “Kedatangan kami bertemu dengan Gubernur dan sejumlah dinas terkait adalah membicarakan isi dari MOU dan meminta saran serta masukan dari pimpinan daerah”ungkap Rozik Boedioro Soetjip
      Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH, Senin (18/8), menerima rombongan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang terdiri dari 23 siswa program reguler angkatan ke-52 serta 7 orang staf maupun pengajar.Kedatangan rombongan Lemhanas ke Papua diantaranya bertujuan mencari informasi mengenai program pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, serta tentang kendala apa saja yang muncul. “Kita ingin mengetahui bagaimana pembangunan dilaksanakan di Papua dengan adanya letak geogra
     Meskipun  Provinsi  Papua dikenal sebagai daerah rawan konflik,  namun tak satupun gesekan yang terjadi itu diakibatkan oleh gesekan agama. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, tingginya toleransi umat beragama yang terjadi baik antara mayoritas dan minoritas merupakan alasan utama mengapa tak ada pertikaian karena masalah agama di Papua."Saya bisa katakan kita patut bersyukur di Papua karena toleransi agama begitu erat dan sangat tinggi. Mes
     Tim Asistensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat kembali membahas Rancangan Undang-Undangan (RUU) Pemerintahan di Tanah Papua.Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),Selasa kemarin. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi diwakilkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Sekda Papua, Doren Wakerkwa.Dalam arahannya Sekda Papua, Hery Dosinaen, pada penyerahan sertifikat tanah di Sasana Krida, Kantor Gubernur
    Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekertaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mengakui, sebagian besar aset Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua, tak memiliki sertifikat tanah sehingga kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, lanjut dia, masalah ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang perlu diatasi sesegera mungkin supaya tak lagi menjadi temuan di masa mendatang.     Setiap tahun hasil pemeriksaan BPK (soal aset tak bersert

instansi