Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi berharap Bupati/Walikota di Papua dapat memperhatikan kesejahteraan pegawai yang diantaranya melalui peningkatan insentif, tunjangan kinerja daerah maupun uang makan. Hal demikian diutaraka Sekda Papua Hery Dosinaen, Senin (11/7), saat memimpin Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. “Pemerintah Provinsi Papua bahkan menyurat kepada bupati/walikota agar kesejahteraan pegawai di daerah bisa benar-benar ditingkatkan,” terangnya. Hery mengatakan
Pemerintah Provinsi resmi melanjutkan surat edaran Menteri  Ketenagakerjaan RI Nomor : 1/MEM/VI/2016 tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada Bupati dan Wali Kota. Surat edaran ini, merupakan jaminan bagi pekerja atau buruh untuk menerima tunjangan guna memenuhi kebutuhan dalam merayakan hari raya keagamaan. “Sehingga dengan adanya surat ini, memberi jaminan bagi pekerja atau buruh bahwa pengusaha wajib melaksanakannya,” jelas Sekda Papua Hery Dosinaen
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua pada 2017 mendatang, berencana membangun gedung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memaksimalkan implementasi UU 14 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dikatakan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Papua Soleyan Murib Tabuni saat diwawancarai wartawan, Rabu (22/6) di ruang kerjanya, usai melakukan pertemuan bersama Komisioner Komisi Informasi Papua. “Tahun depan kami akan bangun satu gedung PPID. Kami sudah siapk
Guna memaksimalkan pengawasan bagi perusahaan dalam penyaluran maupun pembayaran THR bagi karyawan, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta segera membentuk pos komando (posko) yang melayani seluruh informasi maupun pengaduan terhadap pembayaran THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengatakan hal itu di Jayapura, Rabu (22/6). “Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mengimbau pemerintah kabupaten/kota se Papua untuk m
Guna meningkatkan disiplin pegawai agar masuk kantor tepat waktu dan berkinerja maksimal, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Papua Noak Kapisah menerapkan aturan baru bagi seluruh pegawai.  Aturan baru ini tertuang dalam pakta integritas disiplin kerja yang ditandatangani seluruh pegawai, Rabu (22/6) di Halaman Kantor BPLH Papua. Kepala BPLH Noak Kapisa mengatakan penandatangan pakta integritas tersebut merupakan tindaklanjut dari rekomendasi Inspektur Provinsi Pap
Sekda Papua Hery Dosinaen minta belanja barang dan jasa tak menumpuk di akhir tahun, karena dapat berpengaruh pada penyerapan anggaran 2016. “Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi khususnya belanja barang dan jasa pemerintah 2015, umumnya bertumpuk di akhir tahun anggaran. Kondisi ini berdampak kepada perlambatan perekonomian Papua”. “Karena itu, prosedur pengadaan barang dan jasa tahun ini mesti lebih dipercepat. Supaya penyerapan anggaran lebih baik di tahun ini,” teran
Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten di Papua untuk segera membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan keberadaan ULP sangat penting untuk menunjang proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Sayangnya sampai saat ini belum seluruh kabupaten membentuk unit organisasi pemerintah tersebut. “Makanya pada kesempatan ini saya menghimbau Pemkab agar membentuk ULP di wilayahnya. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua masih memiliki pekerja rumah (PR) untuk mengangkat sekitar 700 tenaga honor yang nyatanya belum masuk dalam data base. Hal ini dikatakan Kepala BKD Papua Nicholaus Wenda di kantor Gubernur Jayapura, Rabu (22/6). Meski sebelumnya telah berhasil mengangkat 500 tenaga honorer, ia belum dapat memastikan kapan pemerintah pusat dapat mengakomodir dan mengangkat sisa tenaga honor kategori dua (K2) di lingkungan Pemprov yang belum terangkat. “Memang soa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih menunggu petunjuk pusat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya dibayarkan pekan ini. “Kita masih menunggu petunjuknya. Kalau petunjuknya sudah ada kita akan segera lakukan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyain Arisoy, Sabtu (19/6) di Jayapura. Menurut Benyamin, nilai THR yang diterima PNS tahun ini sebesar satu kali gaji pokok. Namun tunjangan ya
Dinas Perhubungan Papua bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI tengah melakukan kajian dan studi terkait rencana pembangunan jalur kereta api ringan Sentani – Jayapura. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Djuli Mambaya mengatakan jalur kereta api ringan Sentani – Jayapura tersebut merupakan salah satu upaya mengantisipasi kegiatan PON XX pada 2020 mendatang. “Dengan harapan akses akses Sentani – Jayapura ini dengan hadirnya jalur kereta api dapat m
Pemerintah Provinsi mengimbau kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran untuk mengirim guru mengikuti pelatihan baik di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. “Saat ini pemprov ada melakukan kerja sama dengan Universitas Sunshine Coast Austalia. Makanya kita berharap kedepan kabupaten/kota turut berpartisipasi dan berperan dengan program ini”. “Sehingga kompetensi guru-guru kita di Papua akan semakin membaik,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra, Elia Loupatty,
Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua menargetkan pembangunan venue PON yang baru, akan rampug pada 2019 mendatang. Sementara untuk pembangunan yang sifatnya rehap bakal diselesaikan dalam satu tahun. Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi kepada media massa, usai rapat tertutup dengan Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Papua, Elia Loupatty dan Kepala SKPD terkait membicarakan persiapan PON 2020 di Papua. Sementara menuru

instansi