Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua dan manajemen PT. Freeport Indonesia akan kembali melakukan ertemuan di Nusa Dua Bali. Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Hery Dosinaen, disela-sela acara pembukaan Bimtek Peran Adat Terhadap Penyelanggaraan Pemerintahan Kampung di Hotel Matoa Jayapura, Selasa (8/10).Masih menurutnya, Pertemuan Pemerintah Provinsi Papua dengan manajemen PT. Freeport Indonesia seharusnya sudah dilakukan di Bali dalam bulan ini.
    Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pemerintahan Kampung menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peran Adat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Bimtek yang berlangsung di Hotel Matoa Jayapura, Selasa (8/10), dibuka oleh Asisten I Bidang Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Heri Dosinaen mewakili Gubernur Papua. Dalam sambutannya dikatakan, bahwa penyeragaman kedudukan pemerintahan  kampung dan kesatuan adat istiadat telah menyebabkan lunturnyanila
       Menjelang akhir tahun anggaran tahun 2013, Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  melakukan rapat evaluasi program dengan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Provinsi Papua. Rapat tertutup yang berlangsung di di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Selasa (2/10), terkait banyaknya program yang belum dikerjakan oleh SKPD. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyamin Arisoy kepada wartawan mengatakan, per
          Dana Otonomi (Otsus) Kabupaten Mappi dipending sementara oleh Pemerintah Provinsi Papua. Karena, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengunaan dana Otsus sebelumnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyamin Arisoy, mengatakan dana Otsus tahun 2013 tahap pertama Kabupaten Mappi sudah ditransfer. Dan tahap kedua belum kita transfer karena harus dibuat dulu laporan tahap pertama. Kata Mantan Sekda Jayawijaya itu kepada war
        Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyamin Arisoy mengungkapkan, Bantuan Sosial (Bansos) dan aset Provinsi Papua perlu dibenahi. Sudah ada langkah-langkah yang mulai kita lakukan terkait dengan pembenahan aset,”Kata Kepala BPKAD Provinsi Papua Benyamin Arisoy kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan seluruh SKPD di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu (2/10). Benyamin Arisoy mengaku, pada pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu ada
       Provinsi Papua termasuk daerah yang tertinggi dalam jumlah HIV/AIDS sehingga telah menjadi wilayah dengan status epidemic. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Kenyataan ini menjadi beban yang harus kita pikirkan bersama, agar kita dapat menyelamatkan masyarakat Papua agar tidak menuju kepunahan. Demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Recky Ambrauw pada kegiatan Musyawarah Daerah Ja
Pemerintah Provinsi Papua sejak Senin (30/9) sudah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 dengan berbagai formasi.Untuk menjamin tes CPNS di Papua yang berjalan bersih dan jujur, Kasubid Pengadaan dan Penempatan Pegawai Badan Kepegawaian Pelatihan dan Aparatur Provinsi Papua, Julianus Bless menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari calo CPNS di Papua. Julianus Bless yang bertanggungjawab juga untuk pendaftaran CPNS mengatakan pemerintah Provinsi Papua
      Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan tak bisa menolong dirinya sendiri untuk mengatasi persoalan tersebut. Lukas Enembe mengatakan, ketidakmampuan mereka hidup sangat bergantung dari kebijakan pemerintah baik pusat, maupun daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Hal inilah yang membuat masyarakat Papua hidup dengan budaya proposal. Dan budaya proposal sudah menjadi budaya bisnis yang baru, sehingga setiap ke
    Pemerintah harus menetapkan kebijakan pengupahan dan perlu rekomendasi yang baik melalui proses dan kajian mendalam dari dewan pengupahan kepentingan investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbang beberapa hal.Seperti masalah kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan membayar perusahaan, pertumbuhan angakatan kerja dan ketersedian lapangan kerja dan kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal)    Hal ini untuk menghasilkan kesepakatan yang mengakomo
      Asisten Deputi Bidang Informasi Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lis Rosdianty, mengatakan Pelatihan Pengelolaan Data Gender sejak tahun 2012 dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada seluruh Provinsi se Indonesia.      Selanjutnya, Pemerintah Provinsi menindaklanjutnya dengan menggelar Pelatihan Pengelolaan Data Gender kepada Kabupaten/Kota di daerahnya. Pelatihan Pengelolaan Data Gender
     Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013 terkait penanganan masalah keamanan dalam negeri, Pemerintah Provinsi Papua yang diwaliki oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Hery Dosinaen, melakukan rapat tertutup dengan Asisten Departemen III Keamanan Nasional Menkopolhukam, Brigjen Royke. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Hery Dosinaen yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, mengatakan p
   Penanganan dan pemecahan permasalahan dalam pengelolaan kawasan perbatasan diperlukan strategi dan koordinasi antar instansi teknik baik pusat maupun daerah. Karena dalam mewujudkan program nasional yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara. Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan semua instansi teknis mempuyai tugas dan peran yang sangat penting. Untuk itulah, pelaksanaan kegiatan penataraan satu atap bagi para pejabat pengelola perbatasan, saya anggap sungg

instansi