Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad mendorong 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi, untuk segera merampungkan penyusunan draft Rancangan APBD 2020.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), telah dipergunakan sesuai peruntukan maupun aturan yang berlaku.
Baca berita
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua menduga sebagian besar Kepala Kampung di bumi cenderawasih, tak memanfaatkan dana desa yang turun dari pusat sesuai peruntukan.
Baca berita
Mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa, dipastikan memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bakal mengelola 10 persen saham Freeport bagi provinsi tertimur di Indonesia ini.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlu ada kajian dari lembaga terkait, sebagai solusi atas berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2021 mendatang.
Baca berita
Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan rutin memberi pendampingan, melalui program rencana aksi program pemberantasan lorupsi terintegrasi kepada kabupaten dan kota di bumi cenderawasih.
Baca berita
Wakil Gubernur Klemen Tinal mendorong kabupaten dan kota di seluruh tanah Papua melakukan pemasangan alat pemantau pajak online di setiap hotel, restoran maupun tempat hiburan.
Baca berita
Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), pagi ini, Senin (22/7), melakukan pemeriksaan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat provinsi.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan upaya untuk mendorong pencairan dana Otsus 2019, dipastikan sudah selesai. Dengan demikian dipastikan dalam waktu dekat, anggaran untuk triwulan pertama bakal segera turun.
Baca berita