Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua memastikan daya serap pemerintah provinsi sampai dengan Juli 2019, mencapai 32 persen.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan kuat agar penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) mulai diawasi.
Baca berita
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengklarifikasi penyebutan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) oleh pemerintah pusat, yang telah dipastikan tidak ada dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.
Baca berita
Sekda Papua Hery Dosinaen memastikan sedang mempersiapkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Baca berita
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Asmat dalam beberapa tahun terakhir, dipertanyakan.
Baca berita
Sekda Kabupaten Lanny Jaya Christian Sohilait menyebut capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan capaian terbaik dan kerja keras semua pihak tanpa “campur tangan” pihak konsultan keuangan.
Baca berita
Pemerintah Kota Jayapura memastikan masih ada temuan sejumlah hotel nakal yang tak menyetor pungutan pajak. Fakta ini berdasarkan hasil inpeksi yang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura beberapa waktu lalu, di sejumlah wilayah.
Baca berita
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 pemda di Papua, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018.
Baca berita
Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Papua selama lima tahun berturut-turut, diapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Baca berita