Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo memastikan proses recofusing atau perubahan kebijakan anggaran 2020, masih terus berjalan sebagai imbas dari adanya pandemi virus corona atau Covid-19.
Baca berita
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mensyukuri opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 provinsi tertimur di Indonesia tersebut.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua bersama Komisaris BPD Papua sepakat memindahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2020 yang semula di Kabupaten Merauke, dialihkan ke Kota Jayapura
Baca berita
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua diminta tak hanya mengejar serapan anggaran. Namun memastikan agar kualitas pekerjaan sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan.
Baca berita
Pemprov Papua tahun ini dipastikan menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) senilai Rp 5,86 triliun.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengatakan penilaian rapor merah oleh KPK RI terhadap 12 kabupaten di bumi cenderawasih, bakal menjadi catatan penting Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Baca berita
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bakal memberdayakan para kepala distrik di seluruh Bumi Cenderawasih untuk mengawasi pemanfaatan dana desa agar dibelanjakan sesuai peruntukkan.
Baca berita BinaAdministrasi Kewilayahan, Eko Subowo (1).jpeg)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta media massa di Bumi Cenderawasih untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa, agar peruntukkannya sesuai dengan yang diharapkan.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya membantah kabar pemotongan dana desa 2019, sebagaimana yang diposting lewat media sosial, oleh pemilik akun facebook, Bobe Pafu.
Baca berita