Pemerintah Provinsi Papua mengakui ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang belum ditindakanjuti sejak tahun 1981 lalu. Meski begitu, Inspektorat Provinsi Papua bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus berupaya keras untuk menindaklanjuti temuan itu
Baca berita.JPG)
Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para kontraktor yang dipercaya melaksanakan kegiatan fisik maupun pengadaan barang dan jasa, agar bekerja jujur diatas tanah ini.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe menolak bertanggung jawab terhadap segala bentuk pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD).
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe minta setiap proses tender proyek melalui Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, wajib dilakukan secara transparan dan mengikuti mekanisme maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca berita
Pemerintah Daerah Kapaten dan Kota yang ada di seluruh Papua, diimbau memaksimalkan 80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) yang turun ke wilayahnya, sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca berita.JPG)
Kepala Daerah di kabupaten dan kota, diminta untuk mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan baik, guna terhindar dari masalah hukum yang banyak membelit sejumlah pegawai negeri.
Baca berita
Sekda Lanny Jaya Christian Sohilait membantah dana operasional milik Bank Papua setempat senilai Rp 4 miliar hendak dipergunakan untuk kepentingan Bupati Befa Jigibalon dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.
Baca berita
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe merasa tak terima dengan tudingan mantan pejabat Bupati Mappi dan Mimika, Allo Rafra, yang menyebut raihan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejumlah pemda di Bumi Cenderawasih, termasuk pemerintah provinsi, diduga dari hasil suap.
Baca berita