Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi 2018, bakal lebih banyak terserap untuk menunjang pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengesahan APBD induk 2018 pada bulan ini, sehingga implementasi anggaran maupun programm kerjanya dapat dilaksanakan pada awa tahun depan.
Baca berita Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua mengklaim tingkat daya serap jelang pertengahan bulan ini sudah mendekati angka 50 persen.
Baca berita Provinsi Papua Papua Donatus Motte.jpg)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Papua Donatus Motte menyampaikan kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang tak mengelola dana desa dengan maksimal.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah kajian berkesimpulan ongkos politik yang mahal, menjadi jadi salah satu penyebab praktik tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah daerah.
Baca berita Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua terus mengupayakan sejumlah kebijakan yang diharapkan mampu menyediakan moda transportasi murah bagi masyarakat diatas tanah ini. Diantaranya dengan memberikan subsudi angkutan bagi sejumlah moda transportasi, lebih khusus untuk angkutan udara dan laut.
Baca berita Simeon Itlay.JPG)
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Simeon Itlay mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk bekerja cepat mendorong penyerapan anggaran.
Baca berita
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru saja mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan 2017. Hasil evaluasi tersebut segera dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengaku belum menerima laporan penahanan Bupati Biak Numfor Thomas Ondi, oleh pihak Polda Papua terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD Mamberamo Raya 2011-2013, yang merugikan negara Rp 84 miliar.
Baca berita