Rencana pembangunan Pelabuhan Samudra Biak sampai saat ini belum kunjung terlaksana karena masih menunggu penyelesaian hak ulayat.Hal tersebut sebagaimana penegasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Frangky Wally, usai menghadiri acara di Kantor Gubernur, Selasa (19/8).Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Biak sebelumnya sudah menganggarkan dana senilai Rp 1 miliar untuk pembebasan lahan yang akan di bangun Pelabuhan Samudra tersebut. Hanya saja pengurusan masalah tanah sampai saat ini belum rampung. Nanti kalau sudah selesai pembebasan lahannya maka akan langsung di bangun (Pelabuhan Samudranya). Tapi ini semua bergantung kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat pengurusan lahannya.

    Pembangunan    Pelabuhan  Samudra   di Kampung Wadibu  Distrik Oridek  Kabupaten Biak Numfor diproyeksikan akan menelan biaya yang sangat besar karena bakal menjadi check point (penarikan pajak untuk PAD) bagi kapal-kapal yang menangkap ikan di wilayah perairan laut Papua. “Untuk pelabuhan Samudera di Kabupaten Merauke saja, pemerintah telah menggelontarkan dana sekitar Rp 50 Miliar, yang mana untuk pembangunan fisiknya saja belum cukup. Pembangunan pelabuhan samudera Biak ini kemungkinan membutuhkan anggaran yang besar bahkan bisa melebihi anggaran yang digelontarkan untuk Merauke,” akunya.

     Kepala Dinas menambahkan, selain mengadakan Pelabuhan Samudera di Biak dan Merauke, pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Papua akan membangun pelabuhan Samudra di Timika yang dilengkapi dengan fasilitas laboratorium. Kendati demikian, rencana pelaksanaan pembangunannya belum ada kejelasan karena untuk tahun ini belum ada pembangunan. “Padahal tahun lalu ada pembangunan, tapi intinya pengujiannya semua di Sorong sebab kita akan bangun laboratorium disana,” tuturnya.