Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis (11/9), mengadakan rapat khusus bersama MRP,DPRP, para bupati/walikota dan Pimpinan DPRD se Provinsi Papua, Kamis (11/9) di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura. Dalam arahannya Gubernur Papua mengaku tujuan mengumpulkan para Bupati/Walikota adalah untuk menyikapi sejumlah fenomena yang terjadi di negara kita, salah satunya pergantian jabatan Presiden SBY kepada Presiden terpilih Joko Widodo “Satu fenomena yang luar biasa yang perlu kita sikapi adalah pergantian jabatan dari Presiden SBY kepada Presiden Jokowi yang mana hal ini harus kita ikuti perkembanganannya,” kata Gubernur yang didampingi Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib dan Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda,

     Gubernur juga mengakui bahwa undangan dadakan iniLanjutnya, pemerintahan transisi ini merupakan sejarah kepemimpinan nasional yang juga menyangkut kekuatan partai politik yang pada pemerintahan mendatang akan berdampak secara nasional bagi Papua khususnya secara kebijakan. Adalah agenda utama tim transisi Jokowi yang sudah masuk salah satunya adalah masalah pembangunan di Papua. Dengan kondisi seperti itu kita berada dalam masa transisi dengan agenda penting yang sedang didorong oleh Pemprov Papua,”terangnya.

      Masih menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Papua saat ini dituntut untuk menyelesaikan draft Pemerintahan Otsus Plus. Hanya saja seiring  perkembangannya dalam setahun ada banyak persoalan yang menghambat upaya untuk meluaskan kewenangan itu, terlebih lagi upaya afirmasi kepada rakyat Papua dalam mengelola kekayaan alam.Meski begitu, Gubernur mengaku akan terus berjuang bersama Wakil Gubernur hingga masa jabatan berakhir, sebab itu semua menjadi kepentingan besar bagi masyarakat di Tanah Papua. “Ini perjuangan kita untuk masyarakat Papua, dengan berbagai tantangan yang ada tapi kita harus terus memperjuankannya,”kata Gubernur. Ditambahkan, ada beberapa titik yang sangat strategis agar UU Pemerintahan di Tanah Papua atau yang dinamakan Otsus Plus.

      Keberadaan Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, maka itu tentunya Papua juga memiliki hak dan kepentingan yang sama dengan daerah lainnya, termasuk juga dalam hal yang besar. “Saat ini draft sudah didalam DPR RI dan sudah sangat jelas Papua bagian dari NKRI. Tetapi hal ini masih jadi hambatan,kita tidak bicara dalam konteks politik. Tapi pada kondisi real masyarakat asli Papua dalam konteks kesejahteraan,”tegas Gubernur.Pertemuan ini dihadiri oleh hampir seluruh bupati/walikota se Papua. para bupati yang tidak hadir, diwakilkan kepada wakil bupatinya, para Ketua dan Wakil Ketua DPRD se Papua. Selain itu juga hadir para pimpinan SKPD terkait di Papua.