Pemerintah Provinsi Papua bakal mulai menerapkan  implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Tahun 2015 mendatang, setelah dilakukan sosialisasi kepada instansi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua, Drs. Nicholaus Wenda, intitusinya sudah siap menerapkan UU itu karena dipandang bisa membawa perubahan dan implikasi terhadap manajemen kepegawaian di Papua.

“UU ASN kita mulai terapkan tahun depan termasuk mensosialisasikannya terlebih dahulu,” jelas Nicholaus Wenda saat dijumpai pers, diruang kerjanya, Kamis (11/12) petang.

     Dengan diberlakukan UU ASN, PNS akan mendapat kenaikan gaji sekaligus kenaikan tunjangan. Dengan metode dan sistem baru maka PNS dipastikan

bekerja maksimal dalam memajukan institusinya. Sebab penilaian kenaikan gaji dan tunjangan didasarkan pada kinerja pegawai di institusi tempatnya bekerja.Dengan kata lain bila kinerja institusi baik, maka secara tidak langsung bakal meningkatkan pendapatan pegawainya. “Mudah-mudahan Tahun 2015 kita bisa memulai UU ASN. Karena dengan begitu kita bisa memberlakukan sistem penggajian yang baru,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian menuturkan pihaknya telah menerima surat kementerian PAN RB tertanggal 28 November 2014, yang isinya menunda pelaksanaan rekruitmen CPNS untuk Papua dan Papua Barat.

Keputusan ini merupakan respon dan jawaban atas surat Gubernur Papua terkait permintaan rekruitmen CPNS dilakukan secara offline atau melalui Lembar Jawaban Kerja (LJK). “Dengan alasan bahwa masih banyaknya sejumlah permasalahan pemberkasan CPNS  formasi tahun 2013 baik dari pelamar umum maupun dari tenaga honorer k1 dan k2 yang belum terakomodir, sehingga formasi 2014 ditunda sambil seluruh berkas diselesaikan,” akunya. Tak hanya itu, tambah Nicholaus, Pemerintah Pusat juga menolak usulan rekruitmen CPNS di Papua dengan menggunakan sistem offline. Sebab Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan peraturan seleksi penerimaan cpns dengan sistem CAT.

      Jadi dengan demikian untuk Papua dan Papua Barat formasi penerimaan CPNS ditunda. Saya belum tau kapan pelaksanaan penerimaan CPNS baru akan digelar, karena kita belum mendapat perintah dari kementrian RB kapan harus dilakukan,” ujarnya.Ditanya kesiapan Pemerintah Provinsi Papua untuk menyambut rekruitmen CNPS secara CAT, Kepala Badan menambahkan tengah berupaya untuk menyiapkan seluruh sarana pendukung termasuk dukungan internet bagi para pendaftar kategori umum.“Kami dsini baru ada 5 unit dan rencanannya kami akan menambah 100 unit. Dan memang ini kami rasa belum cukup sehingga kita bakal kerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Dinas Kominfo yang diketahui memiliki fasilitas

komputer dan internet,” jelas dia.