JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta agar polemik pembukaan lahan 1 juta hektar di Kabupaten Merauke segera diselesaikan secara baik, dengan mengusung pada satu tujuan yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty di Jayapura, Jumat (13/11/2015) mengatakan polemik hadirnya pembukaan lahan 1 juta hektar tidak hanya pada luasan yang diperuntukkan. Melainkan justru akan memunculkan pro dan kontra di tingkat masyarakat umum dengan berbagai tingkat analisis masing-masing.

"Kami harap polemik ini bisa segera diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan pelestarian alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat asli Papua,"kata Loupatty.

Dikatakannya Pemprov Papua pada dasarnya mengapresiasi dan mendukung terhadap kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional dengan tindakan pengembangan lahan pangan skala luas. Namun dengan syarat ramah lingkungan dan tidak merusak pranata sosial.

"Untuk itu, saya harap polemik pembukaan lahan pertanian di Merauke segera diselesaikan dengan baik," ucapnya.

Disamping itu, satu lagi isu yang sebenarnya patut dicermati bersama yakni menyangkut program Papua rendah karbon, karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sekaligus menjadi tantangan bersama.

Hal ini sesuai dengan komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk menurunkan emisi carbon sebesar 41 persen sampai 2020 termasuk menurunkan 15 persen dengan dukungan internasional. Maka Pemprov Papua juga mendukung kebijakan tersebut dengan mengalokasikan kawasan lindung seluas 60 persen dari luas wilayah Bumi Cenderawasih.

"Tujuan RTRW Papua adalah mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman, dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal serta karakteristik ekosistem Papua," kata Elia.