JAYAPURA – Badan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua kembali mewacanakan agnda peresmian Laboratorium Lingkungan Hidup pada awal 2016 ini. Meskipun tak bakal dihadiri Menteri, BPLH tetap akan mendorong peresmiannya dapat terlaksana oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Soal Lab sesungguhnya sudah siap hanya masih menunggu waktu kesedian Menteri untuk meresmikan sesuai keinginan Gubernur. Ini sudah dua kali penundaan tapi kami masih tetap melakukan koordinasi ke pusat kalau memang tidak nanti bapak Gubernur sendiri resmikan,†kata Kepala BPLH Papua Noak Kapisah kepada pers di Jayapura, minggu lalu.
Menurut Noak, laboratorium yang terletak di seberang wilayah Dinas Otonom Kotaraja tersebut, sudah siap untuk dioperasional. Lab lingkungan hidup tersebut diharap akan menjadi satu-satunya lembaga yang memantau kualitas lingkungan di Provinsi Papua, baik untuk air, udara dan keanekaragaman hayati yang ada di tanah ini.
“Hanya memang nantinya mungkin lebih fokus pada kulitas air dan udara. Tapi kita lihat nanti kedepannya seperti apa sebab operasionalnya juga belum dilakukan. Makanya kita harap awal 2016 ini sudah bisa diresmikan sehingga bisa segera dipakai untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di provinsi ini,†tuturnya.
Sementara untuk menunjang instruksi Gubernur kepada seluruh SKPD untuk mendukung rencana pagelaran PON 2020, Noak Kapisah mengatakan pihaknya tengah mendorong dan memastikan agar penyelenggaraan PON XX 2020 dilakukan secara ramah lingkungan.
BPLH secara aktif bakal turut berpartisipasi mengawal proses pembangunannya dari sisi lingkungan. “Intinya kami akan mendukung dari segi lingkungan dan memastikan supaya masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi venue PON, supaya bisa memahami dan menjaga lingkungan sekitarnyaâ€.
“Karena itu, BPLH akan memprogram dan mensosialisasikan penyuluhan tentang lingkungan dengan harapan agar wawasan masyarakat bisa meningkat, sehingga turut membantu dan berperan aktif menjaga lingkungan serta mendukung pembangunan venue PON," imbau dia.
Ia menambahkan, BPLH Papua dalam waktu dekat akan turun ke lima lokasi pembangunan venue seperti di Kabupaten Merauke, Mimika, Biak, Jayapura dan Jayawijaya guna memastikan pembangunan venue berada diluar kawasan hutan lindung.
"Sebagian besar venue ada diluar kawasan hutan karena kebanyakan hanya dilakukan peningkatan kapasitas dari fasilitas yang sudah adaâ€.
“ Sehingga kami akan turun untuk memastikan pembangunan tidak di tempat atau kawasan yang dilindungi UU,†harapnya.