12Jan 16
- Uncategorized
- 2118 x dilihat.
JAYAPURA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua mempertanyakan kebijakan dua kabupaten, yaitu Puncak dan Tolikara yang sampai saat ini tak kunjung mengumumkan tes CPNS 2013.
Hal demikian sebagaimana dikemukakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda, saat ditemui awak media di Jayapura, Selasa (12/1).
Ia menilai, semestinya dua kabupaten itu segera mengumumkannya sehingga proses rekruitmen CPNS untuk formasi tahun berikutnya tak menemui kendala. “Semestinya sudah diumumkan karena kabupaten lain sudah mengumumkan,†jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Nicolaus, pihaknya bakal menurunkan tim melakukan super visi ke dua kabupaten tersebut guna mencari tahu penyebab dan mencari solusi penyelesaiannya. “Tim akan segera kita turunkan di kedua kabupaten tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan saya yang mungkin akan turun langsung melakukan super visi kesana,â€aku dia.
Dikatakan, semestinya masalah ini sudah bisa dicarikan solusinya saat pertemuan bersama para Kepala BKD se-Papua beberapa waktu lalu. Sayangnya, pertemuan tersebut hanya dihadiri 16 kabupaten, sehingga permasalahan itu belum kunjung tuntas.
“Oleh karena itu, kami akan melakukan penataan dulu persoalannya apa yang terjadi di kabupaten. Untuk itu, kami akan kembali melakukan pertemuan dengan seluruh kepala BKD Kabupaten/Kota dan berupaya menyelesaikan masalah ini secepatnya. “Sebab, BKD provinsi sedang fokus melakukan pendataan terhadap masalah kepegawaian yang terjadi di Papua, tak hanya yang terjadi di dua kabupaten itu,†ucap Nicolaus.
Sementara mengomentari rekruitmen CPNS formasi umum 2016, ia membenarkan rencana itu hanya saja belum ada kuota yang ditetapkan pusat sebab usulan formasi dari daerah masih harus menunggu hasil analisis jabatan (anjab) diseluruh SKPD.
Sama halnya untuk formasi 2014 yang belum berjalan, tambah dia, masih menunggu pemetaan masalah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk selanjutnya meminta petunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) apakah tetap dilaksanakan atau tidak.
“Kita harap masih bisa dilaksanakan (formasi 2014), hanya nanti setelah pemetaan masalah selesai kemudian sudah temukan masalahnya baru kita mintakan ke Menpan apakah akan dilaksanakan atau sebaliknya,†tutupnya.
