Plt. Bupati Dogiyai Herman Auwe mengklaim penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayahnya tinggal menunggu pelaksanaan evaluasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, untuk selanjutnya disahkan pada Sidang Dewan.

Meski mengakui sempat terjadi ketidaksepahaman antara beberapa pihak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dogiyai, namun 12 dari 20 Anggota Dewan yang hadir dalam sidang paripurna pembahasan RAPBD 2016 dianggap telah memenuhi kuorum.

"Memang selama ini APBD yang sudah disidangkan belum disahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua karena dianggap bermasalah. Tapi pada Kamis (14/1) siang, sudah akan dievaluasi dan tinggal menunggu pengesahan saja," kata Bupati Herman Auwe di Jayapura, Rabu (13/1).

Pasca penangkapan Bupati Thomas Tigi yang diduga terjerat kasus korupsi, diakui Herman terjadi pro dan kontra dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dogiyai sehingga berimbas pada terlambatnya pelaksanaan sidang penetapan APBD 2016.

“Pro kontra ini akhirnya mengulur waktu penetapan APBD sehingga program pembangunan di Kabupaten Dogiyai juga terhambat. Tapi untuk menyikapinya, kita merubah pola pelaksanaan kegiatan ketika dana APBD 2016 ini telah dicairkan. Sehingga dapat mengejar waktu yang tertinggal”.

"Sebab pembahasan APBD 2016 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana ketika dananya cair akan dikerjakan secara bersamaan dalam waktu yang sama dan dibagikan hingga ke tingkat bawah supaya program yang ditetapkan bisa tepat sasaran,"jelas dia.

Plt. Sekda Dogiyai Semuel Rihi mengatakan APBD Kabupaten Dogiyai tahun 2016 berjumlah Rp 961 miliar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus 80 persen (Rp109 miliar), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana pendapatan lain yang sah.

“Bila dibandingkan dengan dana APBD tahun sebelumnya, ada peningkatan kurang lebih 15 persen. Hanya memang untuk Dogiyai masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah pusat dan Papua,” tutupnya.