Organisasi Kepemudaan (OKP) diminta menjadi garda terdepan guna mencegah masuknya kelompok radikal sesat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketentraman daerah. Hal itu dikatakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua Naftali Yogi di Jayapura, Kamis (21/1).
OKP yang dimaksud Naftali secara umum, namun secara khusus bagi organisasi kepemudaan gereja yang dinilai sangat mebantu mengantisipasi masuknya paham negatif dari luar daerah.
“Terutama kelompok – kelompok radikal yang mengarah ke agama. Makanya, OKP diharapkan menjadi garda terdepan yang bisa mengantisipasi masuknya paham yang dapat mengancam keamanan di Papua,†ucap dia.
Ia juga berharap agar organisasi kepemudaan dapat membantu Pemprov dan pihak keamanan mengantisipasi dan melaporkan kepada penegak hukum jika menemui hal-hal yang mencurigakan.
“Sehingga informasi tentang kelompok radikal ini bisa cepat ditangkal. Makanya kami menyambut positif inisiatif organisasi pemuda di Papua yang sudah mengambil sikap menolak kelompok berpaham radikal yang masuk didalamnya denga berbau agama. Apalagi dengan muatan yang merugikan bagi umat di tanah iniâ€.
“Karena itu, kedepan sikap ini harus berlanjut antara OKP, Pemprov Papua, Polda Papua, Pangdam dan juga gereja. Terutama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Tanah Papua dan juga lembaga keagamaan lain dari Islam, Hindu dan Budha. Supaya kita semua senada menghalai pergerakan kelompok radikal yang hendak masuk mengacaukan Papua,†tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua DPD OKP GPdI di Provinsi Papua , Daniel A Dawan menyatakan siap menjadi garda terdepan untuk menghalau kelompok radikal yang mencoba merongrong masyarakat di Tanah Papua.
“Karena semua sudah tahu bahwa Tanah Papua sangat damai dan harmonis. Sehingga kerukunan umat beragama yang sudah terjaga ini mesti harus terus dipelihara,â€jelas dia.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan organisasi dibawah kepemimpinannya menolak keras kehadiran kelompok radikal yang di Papua, apalagi yang masuk adanya ajaran maupun paham sesat.
“Karenanya, kami mendukung kebijakan – kebijakan yang sudah diambil Forkompimda dan juga setiap kebijakan yang sudah diambil oleh aparat, baik kepolisian dan juga TNI serta kebijakan pemerintah daerah maupun tokoh agama atau FKUB yang sudah menyampaikan statement menolak kelompok radikal tertentu masuk Papua. Kami dukung itu serta siap memback up pemerintah dalam upaya menangkal penyebarannya di tanah ini,â€tutur dia.