Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Papua, Ir.Bangun Manurung berharap Presiden Direktur (Presdir) PT. Freeport yang baru dapat mengakomodir dan menjembatani aspirasi Pemerintah Provinsi Papua dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak itu.

“Termasuk mengakomodir poin-poin permintaan dalam perpanjangan kontrak karya Freeport, divestasi saham, juga gugatan yang diajukan Papua terkait pajak air dan permukaan serta berbagai persoalan lainnya”.

“Intinya, kami berharap  figur pemimpin yang baru  bisa menyelesaikan persoalan itu,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (25/1).

Dikatakan Bangun Manurung, pergantian jabatan Presdir Freeport sepenuhnya merupakan kewenangan internal perusahaan. Hanya saja, menjadi harapan Pemprov Papua agar sosok yang nanti ditunjuk harus memahami situasi dan keadaan yang terjadi di Papua.

Dilain pihak, Presdir yang baru diharapkan dapat mengedepankan pembangunan dan kesejahteraan di Papua, sehingga masyarakat bisa mendapat manfaat yang lebih dengan keberadaan perusahaan tersebut.

“Termasuk menyelesaikan kewajiban perusahaan yang selama ini mungkin belum terselesaikan dengan baik. Kemudian soal Divestasi Saham PT.Freeport, dimana sejauh ini pemerintah provinsi belum mendapat keputusan secara resmi dari pemerintah pusat”.

“Sebab sesuai mekanisme, divestasi saham ini ditawarkan PT. Freeport ke Pemerintah pusat, kalau tidak diambil akan diberikan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua. Nanti jika tidak diambil juga baru diberikan ke BUMN, dan terakhir akan dilepas ke IPO,” tutur dia.

Terkait  harga divestasi saham yang ditawarkan sebesar US$ 1,7 miliar atau 10,64% atau  sebesar  Rp 23 Trilyun ke pemerintah Indonesia menurut Bangun, nilai itu terlalu besar. “Jika dijual sebesar itu pemerintah tentunya tidak akan membeli. Maka itu, kehadiran Presdir baru diharapkan bisa menjadi jembatan menyelesaikan masalah ini,” ujar dia.

Sebelumnya, Maroef Sjamsoeddin resmi mengakhiri masa kontraknya selama setahun sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sejak 18 Januari 2016 lalu. Meski Pimpinan Freeport Mc Moran menawarkan untuk perpanjangan kontrak namun ditolak oleh Maaroef.

Maroef merupakan Presdir Freeport Indonesia berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Marsekal Muda (Purn) TNI AU.