Gubernur Papua Lukas Enembe melarang keras Dinas Kependudukan kabupaten/kota, untuk menerbitkan KTP bagi penduduk baru yang tak jelas alasannya berkunjung ke “bumi cenderawasih”. Ia khawatir kerja keras pemerintah provinsi menurunkan angka penduduk miskin bakal mubazir, sebab warga miskin dari daerah lain justru banyak bermigrasi ke Papua.

“Pemerintah provinsi dalam beberapa tahun ini bekerja keras menurunkan angka kemiskinan. Tapi justru orang miskin ternyata makin banyak dari luar masuk ke Papua. Makanya, saya minta kepada pejabat pengelola kependudukan di kabupaten/kota, tolong tertibkan data kependudukannya”.

“Kalau bisa, Pejabat pengelola di Dinas Kependudukan harus tegas jika masih ada oknum pegawai yang menerbitkan KTP sembarangan. Sebab ada KTP yang dikeluarkan tapi orangnya belum tinggal di Papua. Ini yang mesti dihindari,” jelas Gubernur di Jayapura, Rabu (17/2).

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musaad, menyebut penurunan angka kemiskinan di Papua sejak 2015 lalu turun 27 persen.

Meski begitu, pemerintah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan kembali fokus pada pengembangan ekonomi rill. Upaya penurunan kemiskinan juga diharapkan dapat tercapai dengan menyiapkan alokasi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di tingkat provinsi. "Hal ini juga untuk mendorong masyarakat di kabupaten dan kota agar mempercepat ketahanan ekonomi di Papua,” tutur dia.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua mulai mendorong Pemkab & Pemkot agar rutin melakukan razia e-KTP, sebab diprediksi hampir sebagian besar masyarakat “bumi cenderawasih” belum memiliki kartu identitas elektronik itu.

 â€œKalau dilakukan razia tentu yang terjaring pasti akan diberi peringatan. Pasti setelah terjaring besoknya langsung melakukan perekaman e-KTP”. 

“Makanya kita mendorong metode ini terus digalakkan supaya pada akhirnya seluruh masyarakat di Papua sudah bisa memiliki identitas elektronik ini,”jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar.

Sementara dampak lainnya, menurut Kepala Dinas, kita dapat meminimalisasi pergerakan kelompok radikal yang berkeinginan kuat mengacaukan provinsi ini. â€œSeperti diketahui akhir-akhir ini ada banyak penduduk luar masuk ke Papua, dengan agenda yang tidak jelas. Makanya disitulah peran penting dari razia ini, yaitu untuk juga melakukan pengawasan terhadap penduduk baru yang masuk dengan tujuan tak jelas,” tutur dia.