Rencananya kunjungan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan ke Jayapura, bakal mendapat penolakan dari pemuda adat dan mahasiswa di Jayapura.

Pemuda adat, mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua siap melakukan pemalangan Bandara Sentani sebagai sikap tegas menolak kunjungan Menteri yang beberapa hari terakhir kerap menyoroti kinerja para pejabat Papua di Jakarta.

Hal itu diakui Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Decky Ovide di Jayapura, Kamis (18/2). â€œAlasan kita menolak Menkopolhukam, sebab yang bersangkutan kerap mengumbar pembicaraan mengenai penggunaan dana otsus yang tak jelas. Padahal Otsus di Papua gagal itu sebenarnya kesalahan siapa, pemerintah pusat atau Papua,” tanya dia.

Ia mengkritik kebijakan pemerintah pusat menurunkan produk UU Otsus namun tak disertai dengan regulasi turunannya. Belum lagi, sebagian besar perdasi dan perdasus yang didorong ke Jakarta, ditolak oleh pemerintah pusat.

“Padahal Pemerintah Provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Makanya jangan saling menyalakan, tetapi bagaimana kita sama-sama melakukan evaluasi. Bukannya menyalahkan Gubernur, Walikota atau Bupati di Papua,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Decky himbau pemerintah pusat agar melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang diturunkan ke Papua. “Sehingga mereka bisa menilai mana yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Papua kemudian yang tidak. Kalau belum tentu dicarikan apa solusinya,”kata dia.

Menkopolhukam Luhut Panjaitan dalam pertemuan dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI telah memerintahkan BPK RI untuk segera melakukan audit dana Otsus di Papua.

Dana otsus bagi Papua yang setara 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, bergulir ke Papua sejak 2001 untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.