Sekda Papua Hery Dosinaen mengungkap adanya kemungkinan faktor kepentingan politik terhadap kenaikan jumlah penduduk di kabupaten/kota.

Ia menduga ada upaya untuk mengejar pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan banyaknya jumlah penduduk satu wilayah.

“Karena ada pengalaman Kabupaten/Kota telah menaikan jumlah penduduk hanya karena kepentingan politik lokal, Pemilukada, Pileg dan juga salah satu indikator penting adalah jumlah penduduk untuk bagaimana mendapatkan dana alokasi umum”.

“Artinya apa disini, semakin besar jumlah penduduk semakin besar pula DAU yang diturunkan ke Kabupaten/Kota. Inilah yang membuat terjadi lonjakan jumlah penduduk sangat signifikan dan tidak dibarengi dengan kondisi-kondisi objektif yang ada,” katanya kepada pers di Jayapura, kemarin.

Ia berujar, mestinya pemerintah pusat tak gampang membuat dan menyetujui indikator peningkatan alokasi jumlah penduduk. Sebab dengan begitu, maka kondisi pembangunan tidak akan berjalan tepat sasaran sebab data kependudukan yang tak valid.

“Jumlah penduduk kita di pegunungan terisolasi karena kondisi geografi Papua yang begitu berat, apalagi dengan kemahalan harga barangnya. Makanya kita harap ada regulasi yang jelas mengenai data kependudukan”.

“Ini artinya apa, jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pemerintahan ditingkat bawah terhadap regulasi sektoral (data kependudukan) sehingga mengakibatkan validasi datanya tak jelas. 

Tertama mengenai jumlah orang asli Papua, dimana sangat disayangkan UU Otsus yang sudah bergulir belasan tahun namun belum dimiliki data kependudukan mengenai jumlah orang asli Papua,” terang dia.

Ditambahkan Hery, dalam bulan ini juga Gubernur Papua berencana mengumpulkan para bupati/walikota, DPRP, DPRD, MRP beserta pihak terkait guna membahas masalah kependudukan di “bumi cenderawasih”.

“Sebab benar-benar terjadi lonjakan kependudukan yang sangat signifikan. Sehingga melalui pertemuan bersama kepala daerah di kabupaten diharapkan masalah kependudukan yang dialami Papua boleh mendapat jalan keluarnya. 

Gubernur juga akan meminta kepada semua bupati untuk pro aktif memberikan data kepedudukan yang valid.