Gubernur Papua Lukas Enembe menyadari wilayah Papua yang sangat luas dengan kekayaan alam beragam dan melimpah, namun sayangnya belum memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.

Bahkan sampai saat ini, masyarakat Papua masih terkungkung pada kondisi yang tidak kita inginkan sebagai satu bangsa yang besar.

Oleh karena itu, Provinsi Papua sangat membutuh percepatan pembangunan agar sejajar dengan provinsi lain. Sehingga perlu dirumuskan pola pendekatan baru yang berbasis kawasan, berdasarkan lima wilayah adat yang ada di provinsi ini.

Hal demikian dikatakan Gubernur Papua dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Papua, di Hotel Borobudur Jakarta, 14 – 15 Maret lalu.

Gubernur juga berharap pemerintah pusat dapat membantu, terutama memfasilitasi pembangunan kerjasama antar kabupaten/kota yang telah dipersatukan dalam satu wilayah adat.

“Makanya, sangat kita himbau semua pihak tak terkecuali pemerintah pusat agar berbagi peran dan tanggnng jawab dalam mengimplementasikan program maupun kegiatan pembangunan di Papua supaya berjalan mulus dan memuaskan bagi semua pihak. Serta yang terutama memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Papua,”jelas dia.

Sementara itu, pelaksanaan percepatan pembangunan Papua beberapa waktu lalu tersebut dihadiri lima menteri perekonomian diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas – Republik Indonesia, Sofyan Jalil, serta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya – Republik Indonesia Rizal Ramli.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian – Republik Indonesia Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang – Republik Indonesia, Ferry Musyran Baldan dan Menteri Perindustrian – Republik Indonesia, Saleh Husin.  

Dalam sambutannya Gubernur Papua menyatakan penyelenggaraan Rakor Percepatan Pembangunan Papua merupakan satu tahapan penting dalam proses perencanaan yang harus dilakukan sesegera mungkin.

Selanjutnya, secara bersama – sama dengan stakeholder pembangunan di tingkat Kementerian/Lembaga  maupun Provinsi, membicarakan permasalahan, solusi maupun prioritas pembangunan yang harus segera dijalankan untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Papua.

“Makanya sangat kita harapkan dapat terjadinya sinergitas dan sinkronisasi rencana kerja. Baik antar Kementerian /Lembaga dan SKPD, kemudian antar Kementerian/lembaga, serta antar Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota”.

“Diharapkan pula rencana kerja ini apabila diimpelemantasikan memiliki dampak nyata terukur dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat di Provinsi Papua,” harapnya.