Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengapresiasi mimpi Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membangun Industrial Estate (Kawasa Industri) di Kabupaten Mamberamo Raya dan Tengah.

Dalam visinya, Gubernur Papua berkehendak memanfaatkan potensi Sungai Mamberamo untuk membangun smelter (pabrik pengolahan hasil tambang) serta pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

“Tapi untuk mewujudkan ini harus dirancang dari awal supaya nanti mimpi ini, wujudnya bagus dan menguntungkan rakyat Papua. Tidak bermasalah seperti Indonesia dengan PTFI sejak awal kita tidak terlibat,” kata Luhut di Jayapura, kemarin.

Oleh karena itu, pengalaman yang terjadi antara pemerintah dengan PTFI jangan sampai terulang sehingga pihaknya menyaranan kepada Gubernur Papua agar terlibat sedari awal dalam pembangunan Industrial Estate di Mamberamo.

“Sebab (jika) pembangunan smelter (terjadi) kemudian semua hasil tambang diproduksi di Papua dan tak lagi dibawa keluar, maka proses nilai tambah hanya ada di Papua. Hal ini sudah pasti akan memperkaya orang Papua”

“Apalagi sepanjang kita tahu di Australia itu tidak ada orang yang mau membangun smelter karena masalah lingkungan. Tapi dengan dibangun industrial estate di Mamberamo maka Australia tidak perlu jauh-jauh ke Tiongkok. Jika mimpi ini bisa diwujudkan maka saya melihat Papua ini akan menjadi baik,” tutur dia.

Luhut menilai dari segi ekonomi, Papua mengalami pertumbuhan diatas rata-rata nasional sebesar 9 persen. Hal itu bisa dipahami karena jumlah dana yang berputar di Papua tahun ini mencapai Rp6 triliun, kemudian ditambah dengan kekayaan alam Papua.

Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Papua perlu dibarengi dengan pemerataan. “Sebab jika pemerataan tidak ada, maka akan timbul kesenjangan yang pada ujungnya bakal menimbukan masalah keamanan,” katanya.

Ditambahkan, Presiden Jokowi memiliki hati untuk bekerja secara detail. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat di Papua bekerja dengan detail.

“Jangan sampai kalau sudah (punya) jabatan di Papua lupa mengurus rakyat. Tidak ada masalah soal dana di Papua. Makanya kita berharap pasar mama-mama Papua yang nanti dibangun, harus diberikan ke orang Papua supaya jangan terjadi kesenjangan yang bisa memicu masalah”.

“Kemudian jika sudah diserahkan ke mama Papua jangan sampai kiosnya dijual lagi. Sehingga kita akan bikin peraturannya supaya tidak seperti itu. Mereka juga akan difasilitasi dengan KUR untuk memfasilitasi mereka agar bisa jadi bagian dari pembangunan,” jelas dia.