Assosiation Mission Aviation (AMA) mengajukan
protes kepada Dinas Perhubungan Papua terkait regulasi yang diterbitkan pihak
gereja pada salah satu bandara di wilayah pegunugan Papua.
Hal demikian diungkap Direktur AMA Djarot
Soetanto dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Papua,
baru-baru ini.
Djarot menilai semestinya regulasi penerbangan
diterbitkan oleh otoritas berwenang seperti Dinas Perhubungan. Kehadiran
regulasi dari pihak gereja, dikhawatirkan bakal memunculkan keresahan.
“Sebab regulasi dari pihak gereja kan bukan
dari pemkab atau dinas yang berwenang. Kalau semuanya nanti membuat regulasi di
lapangan terbang, bagaimana kacaunya di Papua iniâ€.
“Oleh karena itu, mohon diluruskan sebelum
semua denominasi gereja membuat peraturan pada lapangan terbang yang
dimilikinya,â€ucap dia.
Djarot menambahkan, meski perusahaan penerbangan
AMA dimiliki oleh Gereja, pihaknya tak menghendaki aturan seperti itu. “Sebab
yang ditakutkan juga nantinya semua penerbangan tidak mau masuk kesana. Apalagi
ada juga penentuan tarif diluar operator serta menarik tarif retribusi yang
harus dibayar,â€jelas dia.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Perhubungan Papua Djuli Mambaya akan
segera berkoordinasi dengan pihak bandara setempat.
“Persoalan yang diutarakan oleh pihak AMA ini
akan dibicarakan. Karena ini saya rasa hanyalah masalah komunikasi sajaâ€.
“Nanti kami juga akan berkoordinasi dengan
Ketua Klasis atau Sinode setempat sebab ini menjadi urusan pemerintah. Saya
kira kalau ada hal seperti ini, silahkan lapor kepada kami dan ditindak lanjuti
kepada bupati atau dinas terkait supaya ada tindak lanjutnya,†ucapnya.
Pada kesempatan itu, Djarot mengatakan permasalahan tantangan
yang dihadapi pihak AMA dalam penerbangan adalah mengenai masalah avtur, spare
part dan gaji pilot yang kesemuanya dibayar dalam bentuk Dolar Amerika. “Akibatnya
membuat segalanya menjadi mahal,†tutup dia.