Asisten Bidang Pemerintah, Hukum dan HAM Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa minta organisasi pemuda di Bumi Cenderawasih bersatu dan tak tercerai-berai menyikapi dualisme kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Infonesia (KNPI) di Jakarta.

Hal ini dikatakan Doren Wakerkwa di Jayapura, Rabu (13/7) kemarin, menyikapi rencana DPD KNPI Papua versi Fahd A Rafiq yang diketuai Marthinus Werimon untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD KNPI pada 19 Juli mendatang. Upaya ini untuk mengkudeta KNPI dibawah kepimpinanan Max Alua yang terpilih pada Musda KNPI 2014 lalu di Kabupaten Merauke.

“Jangan lakukan Musdalub dulu kalau tidak ada dasar. Hanya jika sudah ada surat dari DPP KNPI silahkan menggelar. Intinya jangan buat Musdalub secara sepihak,” kata Doren di Jayapura, Rabu (13/7).

Menurut Doren, Pemprov Papua turut memantau dualisme kepemimpinan yang terjadi di organisasi KNPI Pusat. Hanya saja, yang terpenting saat ini adalah menjaga keamanan dan kedamaian di Papua. Serta menjauhkan isu SARA dalam kehidupan sehari-hari.

“Saat ini memang banyak isu yang berkembang di Papua. Dimana orang Papua dengan Papua diberi doktrin untuk bersitegang. Apalagi dikatakan ada orang pesisir lawan orang gunung dan sebaliknya, siapa yang beri doktrin itu?”

“Orang Papua yang namanya kulit hitam rambut keriting harus bersatu bangun Papua karena kita bagian dari NKRI. Jangan ciptakan isu apapun yang menghancurkan di tanah ini. Jangan keluarkan kata yang tidak baik, perbedaan suku apalagi mengarah ke SARA. Sehingga Papua tetap aman dan damai,” tutur dia.

Sebelumnya, Caretaker Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Marthinus A Werimon mengatakan Musdalub berdasarkan SK DPP KNPI nomor 39/DPPKNPI/I/2016 yang memberikan amanah selama dua minggu untuk melaksanakan Musdalub.

“Berdasarkan Rakernas II pada 20 Juni 2016 di Jakarta maka ditugaskan untuk konsolidasi DPD KNPI seluruh Indonesia melalui Musdalub”.

"Sehingga, kami perintahkan kepada seluruh DPD KNPI tingkat II di Provinsi Papua agar segera mengambil posisi pada DPD KNPI yang legal. Sekali lagi ini KNPI yang legal di negeri ini, bagi DPD-DPD II yang tidak tertib, kami akan ambil langkah organisatoris, sampai pada H-3 DPD II yang tidak mengambil posisi yang jelas akan kami caretaker-kan," ucap dia.

Untuk memuluskan Musdalub tersebut, kata Werimon pihaknya akan segera bertemu dengan pemangku kepentingan.