Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua menyebut kemungkinan memberi sanksi berat yang berupa pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti berpolitik praktis dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) serentak jilid dua di 11 kabupaten/kota.

Hal demikian sebagimana Undang Undang 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang undang 23 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 53 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau ketahuan akan diberikan sanksi sesuai aturan undang-undang yang ada, termasuk penggunaan fasilitas pemerintah. Tapi sanksi terberat bagi pegawai yang ketahuan terlibat politik praktis akan diberhentikan dari ASN,” kata Kepala BKD Papua, Nicholaus Wenda di Jayapura, Jumat (7/10) kemarin.

Ia mengatakan, jelang Pilkada serentak gelombang kedua, Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau bersikap netral. ASN juga dilarang menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye maupun kegiatan apa pun yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak.

“Sehingga kami akan bekerja sama dengan lembaga Pengawas Pilkada, supaya bisa melaporkan sekaligus membantu dan memantau apakah ada ASN yang terlibat dalam politik praktis. Karena itu, pada kesempatan ini kami imbau bagi ASN siapa pun yang terlibat dalam Pilkada harus netral”.

“Termasuk kepada ASN yang akan maju sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah. Dilarang gunakan atribut dinas, kendaraan maupun hal terkait lainnya. Sebab ada sanksi tegas yang menanti,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BKD menyebut baru menerima tiga berkas pengunduran diri Aparatur Sipil Negara yang bakal maju dalam Pilkada 11 kabupaten dan kota di Papua.

Tiga nama itu diantaranya, Wakil Bupati Puncak Jaya Yustus Wonda. Diketahui, Yustus  bakal maju sebagai calon bupati di Kabupaten Puncak Jaya.

“Sudah ada tiga nama yang masuk namun saya tidak hafal persis, tapi jika tak salah, satu diantaranya adalah bapak Yustus Wonda yang merupakan Wakil Bupati Puncak Jaya,” terang dia.

Sementara ditanya soal status Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Benyamin Arisoy yang ditengarai maju dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, Nicholaus mengatakan sampai saat ini yang bersangkutan masih menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN yang telah mendaftar sebagai bakal calon bupati dan walikota agar segera melengkapi persyaratan pengunduran diri sebagai pegawai negeri. Dengan begitu, publik dapat mengetahui secara pasti ASN mana saja yang bakal turun bertarung di Pilkada serentak gelombang II, Februari 20117 mendatang.