Kepala Dinas Perhubungan
Papua mengaku sudah beberapa kali memarahi kontraktor dan konsultan pelaksana proyek
di Bumi Cenderawasih. Diantaranya saat meninjau proyek pembangunan Terminal
Tipe B di Doyo, Sentani, Kabupaten Jayapura.
Ia mengaku murka mendapati seorang kontraktor
dan konsultan yang membuat campuran material beton tidak sesuai dengan standar
nasional.
“Tepatnya pada pekan kemarin, saya mendapati
seorang kontraktor dan konsultan tidak bekerja dengan baik. Saya lihat campuran
beton memakai tanah timbunan. Saya langsung menghentikan pekerjaan tersebut
karena sudah salah didalam pelaksanaan konstruksiâ€.
“Ini tidak sesuai dengan keinginan pimpinan
kita bapak Gubernur Papua yang selalu mengimbau agar kita bekerja dengan jujur
diatas tanah ini,†tegas Djuli saat memberikan keterangan kepada wartawan di
Jayapura, Jumat (21/10).
Djuli mengaku tak bermaksud mencari sensasi
atau bertendensi memojokan suatu profesi tertentu dengan temuan tersebut.
Namun, pihaknya berharap agar kejadian serupa tak lagi terjadi dikemudian hari
sebab campuran yang tidak sesuai bisa memberi dampak yang buruk dikemudian
hari.
“Minta maaf saya harus katakan karena memang
tidak semua pengusaha atau kontraktor bekerja dengan baik di tanah ini. Saya
mendapatinya kemarin, sehingga saya ajak seluruh stakeholder di jasa konstruksi
maupun pelaksanaan setiap proyek pemerintah agar bekerja dengan benarâ€.
“Sebab bisa saja karena campuran beton tidak
sesuai bangunan akhirnya runtuh dan menyebabkan korban jiwa. Hal seperti ini
kan yang mesti juga kita hindari,†ajak dia.
Djuli menambahkan, dalam waktu dekat akan
memanggil kontraktor pelaksana pembangunan Terminal Tipe B Doyo Kabupaten
Sentani untuk dilakukan pembinaan.
“Supaya kejadian seperti ini tidak terjadi
lagi di kemudian hari. Sebab membangun Papua membutuh kejujuran dan kemauan
kuat. Apalagi Papua memiliki topografi sulit, luas empat kali pulau jawa Papua sehingga
jika dikerjakan dengan benar maka akan memberi kontribusi maksimal bagi
masyarakat,†tutur dia.
Pada kesempatan itu, Djuli mengimbau semua
pelaksana konstruksi dari luar Papua yang memiliki pekerjaan di Papua, wajib memiliki
kantor di Bumi Cenderawasih. Dengan begitu, diharapkan ada pembukaan lapangan
kerja, sehingga mampu menggiatkan sektor perekonomian di tanah ini.