Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberi kemudahan kepada tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, selama berada di Bumi Cenderawasih.

“Tim audit BPK sudah turun sejak 29 Maret lalu kemudian akan melakukan audit selama 40 hari. Karena itu, saya minta semua OPD agar memberi kemudahan. Lebih khusus dalam permintaan data-data hasil pembangunan maupun laporan keuangannya,” terang dia, saat memberikan arahan pada apel gabungan Senin pagi.

Sekda juga melarang seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua, agar tak meninggalkan tempat tugas saat audit BPK tengah berlangsung.

“Sekali lagi saya minta kepada seluruh pimpinan SKPD agar tak keluar daerah sampai dengan pelaksanaan audit berakhir.”

“Bilamana ada undangan tugas luar yang harus dihadiri, saya minta untuk diwakilkan kepada Pejabat Eselon III. Namun bila ada hal yang sangat prinsipil diwajibkan melapor kepada kami, untuk diteruskan kepada bapak Gubernur Lukas enembe,” tutur dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri menyampaikan hal yang sama. Ia pun mengharapkan seluruh SKPD dapat memberikan informasi dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan data yang diminta oleh BPK.

“Kita harus ingat pemeriksaan kali ini untuk pertahankan opini BPK yang sudah kita raih di 2015. Dimana pada 2015 kita mendapatka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya harap kita bisa mempertahankan opini ini dengan pemberian informasi yang baik dari SKPD,” harapnya.

Sekedar diketahui, keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua meraih predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan di 2015 lalu, ingin terus dipertahankan oleh Gubernur Lukas Enembe.

Orang nomor satu di Papua itu menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mempertahankan opini terbaik yang telah diraih itu.

Diantaranya, dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.