Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan memastikan telah mengajukan rancangan penerima bantuan dana keagamaan 2017 kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk disepakati dan ditandatangani.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua Naftali Yogi, di Jayapura, Kamis (6/04) kemarin.

Ia mengaku, telah mengajukan 52 denominasi gereja kepada Gubernur, sehingga bila rancangannya sudah ditandangani maka tak ada lagi penambahan gereja baru sebagai penerima bantuan.

“Intinya untuk penerima bantuan dana keagamaan 2017 sudah final. Sehingga tidak ada lagi tambahan dan diharapkan bapak Gubernur segera menandatangani rancangannya untuk bisa segera diproses pembayarannya,” kata dia.

Naftali pada kesempatan itu mengapresiasi penyampaian laporan penggunaan dana keagamaan 2016 kepada 52 denominasi gereja sebesar Rp 21,7 Miliar, yang kini telah rampung. Pihaknya dimasa mendatang, penyampaian laporan pertanggung jawaban disampaikan tepat waktu sehingga proses pencairan ditahun berikutnya tak mengalami kendala.

Naftali dikesempatan yang sama menyoroti masih adanya dualisme kepengurusan pada beberapa lembaga keagamaan yang ada di Provinsi Papua. Ia memastikan, untuk tahun ini, pihak lenbaga keagamaan yang mengalami dualisme bakal terancam tidak menerima bantuan tersebut.

”Kalau masih ada dualisme saya harap segera diselesaikan. Karena jika tidak, sesuai petunjuk Bapak Gubernur Papua, mereka tak bakal menerima dana bantuan keagamaan”.

“Makanya, nanti lembaga keagamaan yang terjadi dualisme akan dipanggil usai perayaan hari raya Paskah. Tujuannya untuk mengevaluasi lembaga keagamaan dari denominasi gereja penerima bantuan. Ini juga supaya Pemprov tidak salah menyalurkan bantuan tersebut,” akunya.