Walikota Jayapura terpilih Benhur Tommy Mano (BTM) siap menabuh genderang perang dengan pungutan liar (pungli) yang terjadi sehar-hari di kota Port Numbay.

Ia berjanji akan memberantas pungli yang sudah sangat meresahkan warga, lebih khusus pada bidang pelayanan publik. “Seperti di Dinas Kependukan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), kantor distrik maupun kelurahan”.

“Mengapa, karena meski nilai pungli kecil itu sangat meresahkan sehingga saya dan wakil saya siap untuk memberantas pungli dari tanah ini. Sebab budaya pungli itu sama saja dengan korupsi yang merugikan masyarakat,” kata BTM dikediamannya, akhir pekan lalu.

BTM mengaku terkesan dengan cara Presiden Joko Widodo dalam melakukan pemberantasan terhadap pungli. Presiden Jokowi pun siap turun ke kelurahan, Badan Pertanahan Nasional, samsat, maupun loket pembayaran lainnya untuk memberantas pungli.

“Presiden bahkan mengatakan siap mengurusi pungli yang kecil-kecil. Karena masalah tersebut bukan terletak pada nilainya. Namun sangat meresahkan sehingga pak Jokowi siap datang jika disatu tempat pelayanan publik ada indikasi yang tidak baik (pungli)”.

“Nah semangat ini yang akan kita galakkan di Kota Jayapura. Supaya pungutan liar bisa hilang dan pelayanan publik kedepan semakin cepat, tepat, akurat, akuntabel, transparan dan tidak meresahkan masyarakat tentunya,” ucap dia.

Sebelumnya, Sekda Kota Jayapura RD Siahaya mengingatkan sekolah negeri yang ada di Port Numbay, agar tak memberlakukan pungutan bagi siswa dan siswi baru, pada penerimaan setiap tahun ajaran.

 “Sekolah negeri tak boleh lakukan pungutan dalam proses penerimaan siswa baru. Saya harap sekolah tetap mengikuti rambu-rambu yang ada,” kata dia.

Ia mengatakan, bagi pihak sekolah negeri yang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, Pemerintah Kota Jayapura tak segan-segan untuk menindak tegas oknum yang bersangkutan.